FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

Dijamin UUD, Korban Banjir Bisa Gugat Ganti Rugi

Sugawa.id – Korban banjir dapat menggugat ganti rugi kepada pemerintah berdasarkan pasal 28 UUD 1945. Karena pasal tersebut menyatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak atas rasa aman kepada masyarakat.

“Masyarakat yang rumahnya terkena banjir tentu mengalami banyak kerugian, baik jiwa maupun harta benda. Di sinilah masyarakat dapat menggugat sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata dan UUD 1945,” papar Pakar Hukum dan dosen Universitas Surakarta Husdi Herman, Senin (6/1/2020).

Dia menguraikan pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Menurut Lawyer beberapa holding company ini, banjir di Jakarta dan sekitarnya merupakan kelalaian pemerintah dalam menjalankan kewajiban memberikan rasa aman bagi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi korban banjir.
Husdi menyatakan BMKG sebenarnya sudah memprediksi adanya hujan ekstrem yang mencapai 377 milimeter per hari, maka pemerintah seharusnya mengantisipasi hal itu. Baik dengan terus membenahi tata ruang Jakarta atau dengan menormalisasi sungai. Karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab karena membiarkan masyarakat menderita akibat banjir tahun baru.

“Pemerintah sudah dapat dikatakan melanggar hukum karena masyarakat mengalami kerugian. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita warganya,” imbuhnya.

Dia menyatakan gugatan ganti rugi dapat dilakukan masyarakat lewat gugatan perdata biasa dan gugatan class action (gugatan kelompok). “Hukum positif Indonesia memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan keadilan,” katanya.

Pengacara senior ini menyatakan siap membantu masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan cara menghubungi Whatsapp nomor 0813 8263 7777. “Kami akan perjuangkan hak-hak masyarakat,” tutupnya.(wib)

Share :