FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Wakil Ketua DPRD Banten Tolak UU Cipta Lapangan Kerja

DPRD Banten Nawa ok

Wakil Ketua DPRD Banten M. Nawa Said Dimyati (Sugawa.id)

Sugawa.id – Wakil Ketua DPRD Banten M. Nawa Said Dimyati dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak tegas Undang–Undang tentang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law. Karena masih banyak yang perlu dibahas kembali secara mendalam dan komprehensif.

Nawa mengatakan sikap DPP Partai Demokrat di DPR RI juga merupakan masukan dari anggota DPRD di berbagai daerah, termasuk Banten. “Sikap Fraksi Partai Demokrat di DPR RI juga berdasarkan masukan dari fraksi-fraksi Demokrat di Kabupaten, Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia,” kata Nawa Said Dimyati, Senin (5/10/2020).

Nawa juga mengatakan pada saat buruh di Banten melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD dan diterima oleh pihaknya beberapa bulan lalu, dirinya langsung menyampaikan aspirasi tersebut ke Mentri Ketenaga Kerjaan (Menaker) dan DPR RI melalui surat resmi. Selain pihaknya juga menyampaikan ke Pemerintah Pusat dan para anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat.

“Beberapa kali para pekerja menyampaikan aspirasi ke DPRD Banten, dimana saya turut serta menemuinya dan kemudian kami berjanji meneruskan aspirasi buruh ke pemerintah pusat (Menaker dan DPR RI) dengan surat resmi lembaga DPRD Banten. Nah, surat tersebut juga kami sampaikan ke Fraksi Demokrat DPR RI,” ujarnya.

Diketahui, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyampaikan lima hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan memaksa di tengah krisis pandemi ini. Prioritas utama negara harus diorientasikan pada upaya penanganan pandemi, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus rantai penyebaran Covid-19, serta memulihkan ekonomi rakyat.

Kedua, RUU Cipta Kerja ini membahas secara luas beberapa perubahan UU sekaligus (Omnibus law). Karena besarnya implikasi dari perubahan tersebut, maka perlu dicermati satu per satu, hati-hati, dan lebih mendalam, terutama terkait hal-hal fundamental, yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Apalagi masyarakat sedang membutuhkan keberpihakan negara dan pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi dewasa ini. Tidak bijak jika kita memaksakan proses perumusan aturan perundang-undangan yang sedemikian kompleks ini secara terburu-buru.

Ketiga, harapannya RUU ini di satu sisi bisa mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional. Namun di sisi lain, hak dan kepentingan kaum pekerja tidak boleh diabaikan apalagi dipinggirkan. Tetapi, RUU ini justru berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita. Sejumlah pemangkasan aturan perizinan, penanaman modal, ketenagakerjaan dan lain-lain, yang diatasnamakan sebagai bentuk “reformasi birokrasi” dan “peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan” justru berpotensi menjadi hambatan bagi hadirnya “pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan” (growth with equity).

Keempat, Partai Demokrat memandang RUU Cipta Kerja telah mencerminkan bergesernya semangat Pancasila utamanya sila keadilan sosial (social justice) ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neo-liberalistik. Sehingga kita perlu bertanya, apakah RUU Ciptaker ini masih mengandung prinsip-prinsip keadilan sosial (social justice) tersebut sesuai yang diamanahkan oleh para founding fathers kita?

Kelima, selain cacat substansi, RUU Cipta Kerja ini juga cacat prosedur. Fraksi Partai Demokrat menilai, proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Ciptaker ini kurang transparan dan akuntabel. Pembahasan RUU Ciptaker ini tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja dan jaringan civil society yang akan menjaga ekosistem ekonomi dan keseimbangan relasi Tripartit, antara pengusaha, pekerja dan pemerintah.

Berdasarkan argumentasi dan catatan penting tersebut, maka Fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak Rancangan Undang–Undang tentang Cipta Lapangan Kerja. Oleh karena itu Partai Demokrat menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan. Ini penting, agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Ciptaker ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya.

Sebelumnya DPR RI telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU dalam rapat paripurna, Senin (5/10/2020). Sebelumnya UU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. UU ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.  (bul)

Share :