FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

UU Cipta Kerja Resmi Diserahkan ke Pemerintah

draft uu Ciptaker ok

Draft UU Cipta Kerja yang akan diserahkan kepada presiden. (sugawa.id)

Sugawa.id – Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar telah menyerahkan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja setebal 812 halaman ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), setelah disahkan oleh rapat paripurna DPR RI pada Senin (5/10) lalu.

“Draft UU ini akan diterima oleh Mensesneg Pratikno di Istana Negara. Ini hanya masalah administrasi, tak ada perubahan atau revisi apapun,” tegas Indra, Rabu (14/10/2020).

Indra mengaku tidak didampingi oleh pimpinan DPR RI saat menyerahkan UU Cipta Kerja. “Karena hanya masalah administrasi, ya saya sendiri. Memang demikian,” tambah Indra.

Indra kembali menegaskan, naskah draft UU Cipta Kerja yang diserahkan sama dengan yang disampaikan oleh Pimpinan DPR RI pada konferensi pers, Selasa (13/10/2020), yakni 812 halaman dan tidak ada perubahan substansi.

“Tidak ada substansi yang berubah dari naskah UU Ciptaker yang disahkan ini. Semua sesuai dengan apa yang sudah disahkan di DPR bersama dengan Pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin memastikan draft final UU Ciptaker akan dikirim kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (14/10/2020). Pengiriman draft UU Ciptaker itu merujuk pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa ‘DPR memiliki waktu selambat-lambatnya tujuh hari menyerahkan UU kepada presiden sejak tanggal persetujuan’.

Setelah draft final dikirim ke Presiden, maka publik dapat mengakses draft UU Ciptaker tersebut. Azis mempersilakan pihak-pihak yang keberatan dengan Omnibus Law UU Ciptaker untuk melakukan pengujian (judicial review) UU ke MK.

“Bagi sahabat-sahabat dan masyarakat yang masih pro dan kontra, ada mekanisme konstitusi yang dibuka oleh aturan-aturan konstitusi kita melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi,” kata Waketum Golkar itu.

Ia menyadari, bahwa sejak RUU ini disetujui di DPR RI, muncul perbedaan-perbedaan pandangan di masyarakat. Oleh karenanya, DPR akan menghargai jika perbedaan-perbedaan tersebut diuji konstitusionalitasnya melalui MK. “Hal-hal ini kami sangat hargai, perbedaan-perbedaan untuk bisa dilakukan ke MK,” ujarnya.

Azis pun menyampaikan permohonan maaf jika ada yang kurang sependapat dengan pengesahan UU Cipta Kerja. Namun, ia meminta seluruh pihak percaya bahwa DPR RI berkomitmen untuk memajukan bangsa dan tidak ada maksud untuk kepentingan pihak tertentu. (san)

Share :