FOKUS :

Antara Taman Nasional Bukit Baka, Puruk Mokorajak, dan Tjilik Riwut

Rapat koordinasi Dayak International Organization (DIO) dan Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHADN) di Telang Usan Hotel, Kuching, Negara Bagian...

Banner Atas

Urgensi Pengalihan Penerbitan SIM dari Polri ke Kemenhub Dipertanyakan

SIM

Ilustrasi РDok Foto : Liputan 6

Sugawa.id– Wacana pengalihan penerbitan SIM, STNK dan BPKB dari Polri ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ditanggapi pesimistirs oleh sejumlah kalangan akan berjalan mulus. Pasalnya kebijakan itu dinilai tak terlalu urgen.

Wakil Ketua Komisi V DPR Ahmad Riza Patria, Senin (10/2/2020) mempertanyakan urgensi wacana itu karena pengalihan pelayanan tersebut tak akan mudah dilakukan. “Memindahkan tidak mudah. Lalu urgensinya apa,” ujar politisi partai Gerindra itu.

Dia menilai dalam memutuskan wacana tersebut harus melihat dari berbagai aspek, apalagi dia melihat kinerja kepolisian dalam pelayanan pembuatan SIM, STNK dan BPKB sudah cukup baik. “Kalau ada keinginan Kemenhub atau Pemda, kita lihat urgensinya apa, kepentingannya apa, plus minusnya apa bagi pelayanan, termasuk pemasukan pajak dan sebagainya,” ungkap Riza.

Riza menyatakan Fraksi Gerindra masih mempelajari pembahasan wacana itu dengan melihat berbagai aspek. “Partai Gerindra belum membahasnya, kami masih menggali supaya lebih komprehensif,” katanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno yang mengatakan, dengan kondisi saat ini wacana pengalihan tidak bisa direalisasikan dan seharunya pelayanan pembuatan SIM, STNK dan BPKB tetap dilakukan Polri. “Dengan kondisi sekarang sebaiknya tidak di Kemenhub, tapi tetap di Polri,” katanya.

Djoko menilai, seharusnya yang menjadi pembicaraan bukan siapa yang menerbitkan SIM, tapi bagaimana membuat regulasi agar pemegang SIM adalah seseorang yang mahir mengemudi dan taat aturan. “Tidak mudah memang mewujudkannya, tapi bukan berarti mustahil,” katanya.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (6/2/2020 juga sudah meminta pimpinan DPR dapat mengkaji ulang wacana tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik sosial, politik maupun ekonomi dalam negeri. “Saran kami untuk revisi Undang-undang ini bisa fokus bagaimana memasukkan kendaraan roda dua dalam kategori kendaraan umum,” ujarnya.

Seperti diketahui revisi Undang-Undang (RUU) No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2020. Dalam pembahasan itu berkembang wacana pengalihan penerbitan SIM, STNK dan BPKB dari Polri ke Kemenhub. (cok)

Share :