FOKUS :

Langkah Polri Tangkap Penimbun Masker di Sejumlah Daerah

Sugawa.id – Maraknya aksi penimbunan masker berhasil dibongkar jajaran kepolisian dalam beberapa hari berselang. Sejumlah kasus penggerebekan pelaku dan pembongkaran...

Banner DUKA CITA SUGAWA

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Aktivis Perempuan Desak Pengesahan RUU PKS

Nur Setia Alam

Ketua IFLC Nur Setia Alam. Dok Foto : Sugawa.id.

Sugawa.id – Sejumlah aktivis perempuan mempertanyakan urgensi Rencana Undang-undang Ketahanan Keluarga karena produk ini sama sekali tidak dibutuhkan masyarakat. Mereka meminta Dewan PErwakilan Rakyat untuk fokus menyelesaikan RUU RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Ketua Indonesia Feminist Lawyer Club (IFLC) Nur Setia Alam, Senin (24/2/2020) menyatakan saat ini yang paling mendesak dalam persoalan rumah tangga di tanah air membangun kerangka memajukan hak-hak perempuan, khususnya untuk penghapusan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender.

“Harusnya DPR fokus untuk menyelesaikan RUU PKS yang dapat menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan serta kelompok rentan lainnya di dalam keluarga, daripada menyusun sebuah RUU baru yang isinya sebenarnya tidak terlalu relevan buat kepentingan kaum perempuan,” ujar Nur.

Nur Setia Alam berpendapat bahwa RUU Ketahanan Keluarga hanyalah sebuah alat baru untuk melegitimasi spirit patriarki di tanah air. “Lewat RUU Ketahanan Keluarga ini, seakan fungsi kaum perempuan akan dikembalikan untuk melegitimasi semangat patriarki. Seharusnya ada kesetaraan gender karena jika masing-masing memahami maka akan mengetahui posisi kinerja masing-masing,” tuturnya.

Sementara dalam siaran persnya, Organisasi GERAK PEREMPUAN yang merupakan gabungan dari sejumlah aktivis perempuan di tanah air menyebutkan bahwa RUU Ketahanan Keluarga merupakan salah satu bentuk politik domestikasi terhadap perempuan yang cenderung berpotensi menjadi bentuk kekerasan terhadap perempuan secara sistematis.

“GERAK Perempuan melihat dalam RUU Ketahanan Keluarga paling tidak terdapat 3 pokok persoalan yakni karena akan membuat terjadinya tumpang tindih dengan produk perundang-undangan lain, RUU ini juga akan menjadi alat untuk melanggengkan ketidakadilan gender dan terakhir menyangkal keragaman identitas gender dan orientasi seksual. Karena itu Gerak perempuan menolak pembahasan RUU Ketahanan Keluarga dan mendesak agar DPR melakukan pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” tulis surat penyataan GERAK Perempuan.

Sebelumnya Komisioner Komnas Perempuan pernyataan sikap yang ditandatangani tiga komisionernya yakni Andy Yentriyani, Mariana Amirudin dan Rainy Hutabarat merekomendasikan DPR dan Pemerintah untuk menghentikan pembahasan usulan RUU Ketahanan Pangan dan dapat memfokuskan diri pada proses legislasi nasional yang menjawab kebutuhan hukum yang mendesak, termasuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar ada jaminan keberpihakan kepada korban.

“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harusnya yang jadi prioritas program legislasi nasional 2020. Sebab berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pelaporan tentang tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan oleh anggota keluarganya terus meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan tahun 2018, Komnas Perempuan mencatat 71% dari 13.384 kasus yang dilaporkan kepada lembaga mitra pengadalayanan merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan membutuhkan langkah-langkah yang bersifat komprehensif dan efektif,” tulis pernyataan sikap Komnas Perempuan.

Dikatakan, hak atas rasa aman dan bebas dari diskriminasi merupakan bagian dari Hak Konstitusional warga yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini juga ditegaskan dalam berbagai produk perundang-undangan, termasuk UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Menentang Penyiksaan, dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Dalam kerangka pemajuan dan pemenuhan hak atas rasa aman dan bebas dari diskriminasi, dan setelah mencermati usulan RUU Ketahanan Keluarga yang kini menjadi polemik publik, Komnas Perempuan berkesimpulan bahwa usulan RUU Ketahanan Keluarga tidak dibutuhkan,” kata ketiga komisioner Komnas Perempuan itu.

Share :