Tokmas dan Mantan Dirjen Otda Heran Pj Gubernur Banten Boyong 21 JPT Pratama ke Kemendagri

WhatsApp Image 2023-01-20 at 12.49.08

Hudaya Latuconsina tokoh masyarakat Banten dan mantan pejabat senior di Pemprov Banten. (foto istimewa)

 

SUGAWA.ID – Hari ini Jumat (2/1/2023) Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menjalani evaluasi kinerja triwulan kedua di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir didampingi oleh sejumlah pejabat eselon 1 lainnya.

Tapi evaluasi kinerja Pj Gubernur Banten oleh Kemendagri tersebut ada yang berbeda, yakni Pj Gubernur memboyong 21 pejabat eselon 2 atau JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Pratama dalam rangka evaluasi kinerja penjabat kepala daerah berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/142-Bapp/2023, perihal jadwal pelaksanaan penilaian Penjabat kepala daerah Triwulan ke 2 oleh Kemendagri yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar

Menyikapi diajaksertanya puluhan JPT Pratama dalam evaluasi kinerja penjabat kepala deerah ini, mantan Pejabat senior Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten Hudaya Latoconsina buka suara.

Hudaya yang juga tokoh masyarakat Banten ini heran dan sangat meragukan objektifitas para JPT Pratama yang ikut dalam evaluasi tersebut.”Ini yang dievalausi oleh Kemendagri, kinerja para pejabat eselon 2 atau penjabat Gubernur Banten,” ujar Hudaya balik bertanya kepada SUGAWA.ID, Jumat (20/1/2023) .

Menurut Hudaya, jika yang dievaluasi adalah kinerja Penjabat Gubernur maka tidak perlu membawa serta puluhan pejabat eselon 2, karena sulit menilai objektifitas para pejabat eselon 2 yang diboyong Pj Gubernur ke Kemendagri tersebut.

“Agak sulit menilai objektifitas mereka, mengingat mereka (para kepala OPD) menjadi bagian penting dalam kinerja Pj Gubernur. Saya khawatir teman-teman Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sulit membedakan mana yang sedang di evaluasi. Pj Gubernur atau Kepala OPD,” kata Hudaya yang pernah menjabat sebagai JPT Pratama di berbagai OPD di Pemprov Banten tersebut.

Dikatakan, jika kehadiran para kepala OPD menjadi lebih kepada penilaian kinerja Pj Gubernur, maka hirarki kehadirannya sangat tergantung kepentingan Pj Gubernur dan sudah pasti Kepala OPD akan mem back upnya.

“Lain soal jika yang dinilainya itu adalah kinerja OPD, maka dengan pasti akan muncul kemungkinan kinerja OPD, apakah ada yang terganjal oleh prilaku Pj Gubernur atau tidak. Apakah kinerja OPD berjalan tetapi karena kepentingan prilaku politisnya. Ukurannya seberapa baik pandangan objektif para kepala OPD,” tutur Hudaya.

Sementara mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Soemarsono juga heran diboyongan puluhan kepala OPD ke Kemendagri dalam rangka evaluasi kinerja Pj Gubernur triwulan kedua.

“Evaluasi terhadap kinerja Pj Gubernur cukup berdasarkan (1) Dokumen Laporan Kinerja (Triwulan, Semester, dan Tahunan) atas pelaksanaan RPD (Rencana Pembangunan Darerah). (2) Hasil Pemantauan Tim (lintas komponen) Kemendagri dibawah Inspektorat Jenderal Kemendagri yang dilaksanakan secara “ongoing process” selama masa jabatan; (3) Berbagai masukan lain sebagai bahan pertimbangan, termasuk masukan dari DPRD Provinsi Banten bila ada,” terang Soni.

Menurut mantan Plt Gubernur DKI Jakarta ini, evaluasi pelaksanaan tugas Pj Gubernur dari provinsi manapun, tidak perlu menghadirkan Pj Gubernur apalagi seluruh pejabat eselon dua-nya ke Kemendagri.

Soni mengatakan, sah sah saja Pj Gubernur memboyong seluruh kepala OPD ke Kemendagri jika ada kasus khusus yang memerlukan klarifikasi. Sebab, kalau menghadirkan seluruh pejabat eselon 2 ke Pusat untuk evaluasi Pj Gubernur dikawatirkan obyektivitas dan eksesnya.

“Menurut saya, di era demokratisasi di segala bidang saat ini, mempertimbangkan suara DPRD Provinsi menjadi yang terpenting, untuk mengetahui respon rakyat melalui para wakilnya terhadap kepemimpinan Pj Gubernur,” kata Soni.

Ia menyarankan, ke depan perlu diatur dalan sistem standard untuk evaluasi Pj Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota) melalui DPRD setempat. Hal ini mengingat 1) Lama masa jabatan Pj kepala daerah (2) memenuhi asas demokrasi, (3) kursi Kepala Daerah yang diduduki seorang Pj kepala daerah oleh pejabat struktural PNS adalah jabatan politik.

“Dalam konstruksi semacam ini, DPRD jangan hanya di posisikan sebagai penonton saja. Ini pemikiran saya sebagai baha masukan, bebas untuk setuju atau menolak,” tandasnya.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang dikonfirmasi terkait alasan mengajakserta puluhan pejabat eselon 2 dalam rangka evaluasi kinerja penjabat gubernur pada triwulan kedua belum memberikan klarifikasi.
Saat dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp hingga berita ini ditulis belum merespon (yas)

Share :