FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Telah Sampaikan Aspirasi Daerah, DPD Tak Punya Power di Pengesahan UU Cipta Kerja

DPD Ok

Pimpinan Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hasan Basri (sugawa.id)

Sugawa.id – Pimpinan Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hasan Basri mengungkapkan bahwa DPD telah memperjuangkan aspirasi daerah dalam pembahasan tingkat pertama RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). Namun lembaganya tak punya kewenangan (power) ketika proses pengesahannya. Akhirnya DPR tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, meski menuai beragam polemik dari publik.
.
“Kami telah sampaikan aspirasi daerah yang telah disiapkan oleh masing-masing Komite. Kami berkepentingan untuk menjaga agar tidak terjadi degradasi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda),” ujar Hasan Basri, Rabu (7/10/2020).

Terkait dengan substansi perubahan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menurutnya, DPD telah menyampaikan analisa substansi dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Bahwa DPD tidak setuju atas norma-norma baru yang diusulkan dalam RUU tentang Cipta Kerja dan mengusulkan untuk kembali ke UU eksisting.

“Penolakan DPD RI terhadap klaster UU Ketenagakerjaan juga telah disampaikan Ketua PPUU mewakili DPD pada Rapat Kapoksi dengan Pimpinan DPR,” katanya.

Menurutnya, setiap pembahasan DPD tidak pernah berhenti mendesak agar kewenangan daerah tetap diakomodir dalam RUU Cipta Kerja. Dikembalikannya kewenangan daerah dari draft awal merupakan bukti perjuangan DPD RI untuk menjaga prinsip otonomi daerah.

Pilihan politik desentralisasi yang mengharuskan penataan urusan di daerah, ujar Hasan, tidak sepenuhnya dilaksanakan pemerintah pusat. Tetapi harus mensinergikan dan mengintegrasikan pembangunan daerah dalam bingkai satu kesatuan antara pemerintah pusat dan Pemda. “Namun tidak semua usulan DPD diakomodir dalam pandangan mini DPD pada pengambilan keputusan pembahasan tingkat I RUU Cipta Kerja tanggal 3 Oktober lalu,” ungkapnya.

Kesulitan DPD dalam memberikan usulan dalam RUU Cipta Kerja, menurutnya, karena keterbatasan kewenangan DPD RI. Dalam Pasal 22D UU MD3, DPD RI hanya dapat mengajukan dan ikut membahas berbagai UU. Namun, kewenangan pengambilan keputusan tidak diberikan kepada DPD RI. “Jika ingin DPD lebih maksimal memperjuangkan kepentingan daerah, harusnya ada penguatan kewenangan DPD entah melalui revisi UU MD3 atau amandemen konstitusi,” katanya.(san)

Share :