FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

Sisa Dana Desa Rp 33,685 Triliun akan Dipakai untuk BLT

Mendes

Sugawa.id — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, sebanyak Rp 37,504 triliun dana desa telah tersalurkan kepada masyarakat. Jumlah ini berdasarkan data pada 8 November 2020.

“Total dana desa yang telah terpakai, tersalurkan Rp 37,504 triliun,” ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri.

Jumlah tersebut merupakan total dari empat komponen penyaluran. Rinciannya, dana desa untuk tanggap Covid-19 sebesar Rp 3,170 triliun, untuk dana padat karya tunai desa (PKDT) sebesar Rp 10,546 triliun, untuk infrastruktur lainnya sebesar Rp 5,295 triliun dan untuk dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah tersalur sebesar Rp 18,493 triliun.

Gus Menteri juga mengatakan, dana desa yang dianggarkan pada APBN 2020 sebesar Rp 71,190 triliun. Sampai saat ini, masih ada sisa sebesar Rp 33,685 triliun yang belum digunakan.

Gus Menteri menjelaskan, sisa dana itu akan digunakan untuk penyaluran BLT Dana Desa hingga Desember. “Yang jumlahnya Rp 9, 968 triliun. Sisanya kita tekan terus menerus agar Rp 23,716 triliun bisa digunakan untuk program PKDT (Padat Karya Tunai Desa),” paparnya.

“Nantinya ada dua model PKDT. Pertama PKDT untuk ekonomi produktif, lalu padat karya tunai desa infrastruktur produktif,” katanya.

Gus Menteri juga mengatakan, ada banyak negara yang ingin meniru program BLT dana desa yang dilakukan Indonesia. Hal ini diketahui dari pernyataan Scott Guggenheim, akademisi Georgetown University yang juga ahli pembangunan internasional.

“Saya sedikit mengungkapkan pernyataan Scott Guggenheim terkait BLT. Kata Guggenheim, ‘Saya lihat saat ini banyak negara ingin meniru BLT dana desa dan Indonesia tidak menyadari bahwa Indonesia adalah pelopor ide jaring pengaman sosial komplementer seperti ini’,” ujar Gus Menteri dalam konferensi pers online pada Rabu (11/11/2020)

Gus Menteri mengatakan, salah satu hal yang diapresiasi dari BLT ini yakni bantuan tunai kepada 2,7 juta kepala keluarga perempuan pada masa pandemi Covid-19. Menurut dia, penyaluran itu bisa dilakukan karena strategi pendataan berbasis komunitas.

Pendataan keluarga penerima manfaat (KPM) itu dilakukan tiga kali oleh tiga relawan Covid-19 di desa. “Untuk memastikan kebenaran harus tiga orang. Makanya saya pun agak kaget dari data yang kami terima ada 2,7 juta KPM penerima dana desa yang kepala keluarganya adalah perempuan,” katanya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transgmigrasi juga telah menetapkan arah pembangunan desa hingga tahun 2030 mendatang yang disebut dengan SDGs Desa. Arah pembangunan desa ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Salah satu segmen dari SDGs Desa adalah Desa Ramah Perempuan. “Ini jadi perhatian karena Perempuan termasuk menentukan arah pembangunan bangsa,” kata Gus Menteri.

SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (no one left behind) yang mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu segmen dari SDGs Desa ini adalah Desa Ramah Perempuan. “Ini jadi perhatian karena Perempuan termasuk menentukan arah pembangunan bangsa,” katanya.

Gus Menteri juga menyodorkan sejumlah fakta tentang kondisi kesetaraan gender. Menurut dia, proporsi perempuan yang menggunakan telepon genggam cenderung lebih rendah daripada laki-laki. Artinya, perempuan punya peluang lebih rendah untuk mendapatkan jaringan komunikasi dan memperoleh pengetahuan secara mandiri.

Hal yang sama terjadi di lapangan pekerjaan formal. Meski ada peningkatan, perempuan yang menempati jabatan manager, jumlahnya masih lebih lebih rendah daripada laki-laki. Artinya, memang ada peningkatan posisi pekerjaan kelas menengah bagi perempuan, namun proporsinya masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Ini menandakan belum terwujud kesetaraan gender untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

“Belum ada kesetaraan di ruang publik ini bisa dilihat kursi parlemen yang diduduki perempuan cenderung jauh lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan yang duduki kursi parlemen di daerah lebih tinggi dibanding di pusat. Ini artinya posisi perempuan dalam ruang publik dan penentuan arah pembangunan masyarakat masih rendah,” katanya.

Gus Menteri mengatakan, masih terjadi ketidaksetaraan gender yang masih terjadi lebih bersifat struktural, sehingga membutuhkan kebijakan yang memihak perempuan. Perlunya arah kebijakan utnuk meningkatkan partisipasi perempuan, melindungi perempuang dan meningkatkan akses dalam ranah publik.

“Desa Ramah Perempuan dalam SDGs Desa harus diwujudkan. Untuk bisa mengukur, kami pun menyusun sejumlah indikator-indikator untuk menilai Desa Ramah Perempuan,” katanya.

Indikator yang dimaksud di antaranya adalah Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30 persen, dan menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Selanjutnya, angka partisipasi kasar (APK) SMA Sederajat capai 100 persen.

Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30 persen, dan persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30 persen.

Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0 persen dan Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100 persen. (gas)

Share :