FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Rp 63,8 Triliun Potensi Kerugian Negara Berhasil Diselamatkan KPK

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menghindarkan potensi kerugian negara senilai Rp 63,8 triliun  di sektor kesehatan, sumber daya alam maupun pangan melalui fungsi monitoring dan pencegahan yang mereka lakukan.  

Dalam jumpa pers di akhir masa jabatannya, Ketua KPK Agus Rahardjo, Selasa (17/12/2019) menyatakan pada sektor kesehatan, ada dua kajian  yang dilakukan yakni kajian pengadaan alat kesehatan dan kajian jaminan kesehatan nasional (JKN). “Di sektor kesehatan ini, KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara hingga Rp 18,15 triliun,” ungkap Agus.

Dia menambahkan pada sektor SDA, melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) selama  2016-2019 terdapat potensi  penyelamatan keuangan negara sejumlah total Rp 16,17 triliun. “Dari aksi GNP-SDA ini, KPK menghasilkan peningkatan potensi penerimaan pajak batu bara di Kalimantan Timur di tahun 2019 (dari Dijten Pajak dan Ditjen Bea Cukai) senilai Rp 400 miliar. Hal ini sebagai efek dari rekomendasi mendorong revisi terkait dengan kewajiban pembayaran royalti batubara,” tuturnya.

Sementara di sector  pangan, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan lembaganya telah melakukan kajian terhadap komoditas pangan strategis, yakni bawang putih selama 2017. Temuan KPK, mensyaratkan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperi belum adanya desain kebijakan yang komprehensif dari Kementerian Pertanian dalam membangun swasembada komoditas bawang putih. “Dukungan informasi atas lahan-lahan pertanian yang secara riil bisa dipergunakan dalam mewujudkan swasembada bawang putih belum optimal,” ucap Basaria.

Selanjutnya, kata dia, perbaikan pada spek pelaksanaan meliputi belum optimalnya peran pemerintah dalam mengevaluasi kewajaran kenaikan harga bawang putih di pasar dan pada aspek pengawasan, yaitu belum optimalnya pengawasan kementerian perdagangan terhadap distribusi penjualan bawang putih impor. Sehingga KPK merekomendasikan pembenahan tata niaga komoditas bawang putih.

KPK juga membeberkan bahwa dalam 4 tahun terahir, Lembaga antirusuah ini telah melakukan 87 operasi tangkap tangan (OTT) dengan total tersangka awal setelah OTT adalah 327 orang. Saut menyatakan OTT yang dilakukan KPK tak pernah berhenti hanya pada perkara pokok. Dari OTT, KPK selalu mendapat petunjuk yang menjadi pembuka jalan kedugaan perkara lain.

Salah satu contoh perkara suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi yang kemudian menyeret Gubernur Jambi Zumi Zola dan 11 anggota DPRD di provinsi. Dia menegaskan sifat suap yang tertutup, pelaku memiliki kekuasaan dan alat bukti yang cenderung sulit didapatkan membuat praktik suap akan lebih mudah dibongkar melalui metode OTT.

“Selain itu, OTT dapat membongkar persekongkolan tertutup yang hampir tidak mungkin dibongkar dengan metode penegakan hukum konvensional. Kami yakin, OTT selalu bisa menjadi petunjuk yang mengungkap kasus-kasus lain dan sampai saat ini selalu terbukti di pengadilan,” ujarnya.

Selain itu, kata Saut, selama empat tahun terakhir, KPK juga melakukan 498 penyelidikan, 539 penyidikan, 433 penuntutan, 286 inckracht (telah berkekuatan hukum tetap), dan 383 eksekusi.
“Selama empat tahun terakhir, ada 608 tersangka yang kami tangani dalam berbagai modus perkara,” katanya.(gas)

 

Share :