FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Putusan Sidang Etik Ketua KPK Digelar Selasa Secara Terbuka

irjen_firli

Ketua KPK Firli Bahuri. (foto: ayojakarta)

 

Sugawa.id – Putusan sidang etik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri akan dibacakan secara terbuka oleh Dewan Pengawas pada hari Selasa (15/09/2020) sekitar pukul 09.00 sampai 12.00. Sidang putusan secara terbuka ini mengacu pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Dewas KPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan bahwa putusan sidang etik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri akan dibacakan secara terbuka oleh Dewan Pengawas pada hari Selasa. ”Setelah dilakukan serangkaian proses persidangan terperiksa pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap dan Ketua KPK Firli Bahuri, majelis sidang etik Dewas KPK akan melanjutkan persidangan etik tersebut dengan agenda pembacaan putusan,” kata Ali Fikri di Jakarta, Senin (14/09/2020).

Sidang pembacaan putusan ini, lanjutnya, akan dilakukan secara daring dan ditonton secara langsung atau LIVE melalui sejumlah kanal media sosial KPK yaitu melalui Youtube, Facebook dan Twitter resmi KPK.

Menurut Ali, Dewas akan lebih dulu menggelar sidang putusan untuk Yudi Purnomo Harahap baru selanjutnya terhadap Firli Bahuri. “Sebagai bentuk keterbukaan pada masyarakat dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewas KPK pada publik, maka juga direncanakan akan dilakukan konferensi pers terkait sidang putusan Dewas setelah pembacaan putusan selesai dilakukan,” katanya.

Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo dilaporkan melakukan dugaan penyebaran informasi tidak benar dan melanggar kode etik dan pedoman perilaku “Integritas”. Yudi Purnomo Harahap dianggap melanggar pasal tersebut karena memberitakan terkait pemberhentian Kompol Rossa Purbo Bekti pada 5 Februari 2020.
Sedangkan Firli Bahuri diadukan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman terkait dengan penggunaan helikopter mewah saat perjalanan dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan pada 20 Juni 2020. Perjalanan dari Palembang menuju Baturaja tersebut menggunakan sarana helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO. (elo)

Share :