FOKUS :

Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Harus Jalan

Rapat kerjasama rencana UKW dan ToT antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga UKW UPDM. (Foto: Ist)    ...

BACK_BANNER_DOG

Provinsi Banten Duduki Peringkat Dua Pencegahan Korupsi di Indonesia

Nawawi Tempo ok

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (Tempo)

Sugawa.id – Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengungkapkan mengapresiasi capaian Monitoring Control for Prevention (MCP) Provinsi Banten dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 posisi MCP Provinsi Banten mencapai 69 persen. Pada tahun 2019 mencapai peringkat tiga nasional. Per 22 November 2020, tinggal bersaing dengan Kabupaten Badung.

“Saya berharap, capaian yang telah diraih Banten dan kabupaten/kota bisa dipertahankan,” ungkap Nawasi dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Penertiban dan Penyelamatan Aset di Wilayah Banten, Selasa, (24/11/2020).

Dikatakan, koordinasi Gubernur Banten terhadap kebijakan yang diambil sebagai bentuk kehati-hatian. Namun jangan takut juga untuk melakukan inovasi untuk membangun. “Hukum tidak akan menyentuh selama dilakukan dengan itikad baik, kalau tak ada mens rea untuk melakukan korupsi di situ, jalankan. Jangan takut, cuma jangan kotor,” ungkap Nawawi.

Dia menyebutkan, KPK hadir dalam pengelolaan aset daerah yang baik sebagai bagian dari tugas pokok pemberantasan korupsi sesuai dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 pasal 6 yakni pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, serta eksekusi putusan pengadilan.

Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan Pemprov Banten bertekad untuk meningkatkan peringkat dalam penilaian pemberantasan korupsi melalui MCP. Karena MCP merupakan monitoring tentang capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang meliputi 8 area intervensi. “Sampai dengan tanggal 20 November 2020, Pemerintah Provinsi Banten telah memperoleh MCP 84,50 persen atau peringkat kedua secara nasional,” tambah Wahidin.

Atas capaian hasil tersebut, kata mantan Wali Kota Tangerang ini, kami berterima kasih kepada KPK yang selalu memberi saran dan pertimbangan, serta kepada BPN Provinsi Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten yang telah menfasilitasi tercapainya penyelesaian target yang telah ditetapkan, termasuk penarikan mobil-mobil dinas dari yang sudah paripurna.

Dikatakan, Pemprov Banten terus menunjukkan komitmennya dalam penertiban dan pengamanan aset daerah. Dengan bekerja sama dengan BPN Kanwil Banten, dari 1.022 bidang tanah sampai dengan November 2020 sudah bersertifikat sebanyak 464 bidang atau 45,4 persen. Pada tahun 2020 telah terealisasi 201 bidang. Pemprov Banten, lanjutnya, sampai dengan 2019 memiliki aset senilai Rp22,18 triliun berdasarkan audit BPK RI. Aset tanah Rp 9,05 triliun, peralatan dan mesin Rp2,6 triliun, gedung dan bangunan Rp3,39 triliun. Jalan irigasi dan jaringan Rp 6,71 triliun, aset tetap lainnya Rp233 miliar dan konstruksi dalam pengerjaan Rp187 miliar. (wib)

Share :