FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Polri Larang Demo Mahasiswa Soal Omnibus Law di Istana Negara

Awi Demo ok

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono (sugawa.id)

Sugawa.id – Polri tidak melarang rencana aksi demonstrasi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Istana Negara terkait protes pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengungkapkan, larangan itu beralasan lantaran adanya Pandemi Covid-19 dewasa ini. “Kami tidak mengizinkan demo di masa Pandemi,” kata Awi, Rabu (7/10/2020).

Dikatakan, Polri berpandangan dengan adanya proses penyampaian aspirasi dengan cara berkerumun, dikhawatirkan akan melahirkan klaster penyebaran baru di masyarakat. Selain itu, faktor lainnya adalah soal penerbitan Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Idham Azis soal pencegahan demonstrasi terkait isu Omnibus Law. “Kapolri sudah terbitkan Telegram untuk maksimalkan upaya pencegahan klaster baru demo,” ujar Awi.

Sebelumnya, Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Asops Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal Idham Azis, unjuk rasa di tengah pandemi akan berdampak pada faktor kesehatan, perekonomian, moral dan hukum di tatanan masyarakat.

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono surat telegram rahasia tersebut dilakukan demi keselamatan rakyat. “Sebagaimana disampaikan Pak Kapolri Jenderal Idham Azis, di tengah Pandemi Covid-19 ini keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto,” kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin 5 Oktober 2020.

Surat telegram tersebut dikeluarkan demi menjaga kondusivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di saat Pandemi Covid-19. Apalagi, dewasa ini, Pemerintah sedang berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Selain antisipasi adanya demonstrasi, surat telegram tersebut juga meminta kepada seluruh jajaran Polri untuk melakukan patroli cyber di media sosial (medsos) terkait dengan potensi merebaknya penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait dengan isu Ombibus Law.

Masih dalam surat telegram tersebut, Kapolri meminta agar jajarannya melaksanakan kegiatan fungsi intelijen dan pendeteksian dini guna mencegah terjadinya aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang berpotensi terjadinya konflik sosial serta aksi anarkis di wilayah masing-masing.

Selain itu Kapolri juga meminta jajarannya di wilayah tidak memberikan izin unjuk rasa dan kegiatan yang menimbulkan keramaian massa. Antisipasi harus dilakukan di hulu dan lakukan pengamanan terbuka serta tertutup. Melakukan pencegahan adanya aksi unjuk rasa yang menyasar penutupan jalan tol. Menerapkan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal KUHP dan kekarantinaan kesehatan. (elo)

Share :