FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Pilkada Serentak 2020 Bisa Jadi Momentum Emas untuk Menangani Covid

pilkada2020

Sugawa.id– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kerumunan yang melibatkan massa banyak di setiap tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada), terutama saat kampanye harus dibatasi. Apapun bentuknya, harus dibatasi semaksimal mungkin.

“Jadi seperti rapat umum, Saya tidak setuju ada rapat umum, konser apalagi, saya tidak sependapat maka saya membuat surat langsung ke KPU, Kemendagri keberatan tentang itu, kemudian segala sesuatu yang menimbulkan kerumunan itu yang berpotensi tidak bisa jaga jarak dibatasi,” kata Mendagri saat jadi narasumber dalam webinar nasional Seri 2 KSDI bertajuk,”Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikan Ekonomi” di Jakarta, Minggu (20/9/2020).

“Tapi ada tidak fair, kalau semua kerumunan dibatasi yang diuntungkan adalah petahana karena petahana dari 270 daerah sekian petahana powernya,” ujarnya.

“Oleh karena itu agak kurang fair kata Mendagri, jika dibatasi total. Non petahana tentu ingin popularitas dan elektabilitasnya naik. Maka diberikan ruang yang disebut rapat terbatas,” kata Mendagri, dikutip dari situs Kemendagri.

Sebagai Mendagri, Tito mengaku telah mengusulkan pertemuan atau rapat terbatas hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang. Kegiatan itu pun mesti menerapkan aturan jaga jarak. Tito Karnavian juga mendorong kampanye daring.

“Kita tahu kampanye dari itu bisa sampai ratusan ribu orang, apalagi live streaming konser pun boleh konser daring yang diinisiasi oleh Ketua MPR misalnya, dan ini sebetulnya menjadi peluang untuk event organizer kampanye,” katanya.

“Nah, memang ada hambatan yang tidak memiliki saluran komunikasi yang baik, tapi ada RRI ada TVRI yang bisa tembus dan di beberapa daerah hijau masih bisa dilakukan kampanye terbatas,” kata Mendagri.

Menurut Tito, pilkada 2020, apabila setting-nya baik, maka bisa menjadi momentum emas untuk membuat 270 daerah daerah yang menggelar pemilihan bergerak menangani covid-19. Mereka yang menjadi pasangan calon bergerak semua menangani covid.

“Masyarakat dibangkitkan, pilihlah pimpinan yang bisa menangani covid dan dampak sosial ekonomi di daerah masing-masing,” kata Tito.

“Kampanye harus dilakukan sehingga masyarakat nanti menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah ini di daerahnya,” ujar Mendagri.

“Otomatis kalau bisa dibangun setting ini para calon kepala daerah ini di pikiran mereka hanya berpikir bagaimana tangani covid-19 itu,” imbuhnya.

Karena itu kata Mendagri, perlu regulasi untuk mencegah kerumunan sosial dan untuk mendorong serta mewajibkan para calon kepala daerah ini dan tim suksesnya melakukan kampanye masif misalnya membagikan masker, hand sanitizer atau sabun. Atau juga membuat tempat sabun di tempat-tempat publik dengan nama gambar pasangan calon.

“Semakin banyak semakin baik, itu akan membantu sebetulnya langkah-langkah penanganan covid-19,” katanya. (gas)

Share :