FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Pesan untuk Kapolda Metro Baru, Tidak Usah Tergoda Wacana Geng-Gengan

Irjen Pol Nana Sudjana. (foto: infoPolisi.com)

 

Sugawa.id- Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menunjuk Irjen Pol Nana Sudjana sebagai kapolda Metro Jaya, beberapa hari lalu. Nana mengisi kursi kapolda Metro menggantikan Irjen Gatot Eddy yang ditunjuk sebagai wakapolri. ’’Mutasi ini adalah hal yang biasa dalam organisasi Polri,’’ ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono.

Pemilihan Nana menjadi orang nomor satu di Mapolda Metro Jaya sempat disorot. Ini seiring Indonesian Police Watch (IPW) yang ’’mencium aroma’’ bahwa penunjukan Nana yang sebelumnya adalah kapolda Nusa Tenggara Barat sebagai upaya Presiden Joko Widodo menonjolkan ‘geng Solo’ di jabatan strategis Polri.

Menurut Ketua Progres 98 Faizal Assegaf, tudingan tersebut tidak berdasar. Sebab kapolri tentu memiliki pertimbangan yang matang melalui proses dari berbagai kriteria profesional yang perlu dipenuhi dalam mengangkat jabatan seseorang. ’’Dan Nana adalah sosok yang tepat dan memiliki rekam jejak yang sudah teruji,’’ ujarnya dalam keterangannya, Kamis (26/12/2019)

Jakarta sebagai ibu kota negara dengan berbagai problem sosial-politik hitrogen serta dinamis, lanjutnya, tentu membutuhkan sosok kapolda seperti Nana yang punya tekad mendorong penguatan kerukunan umat beragama, toleransi, dan kebersamaan.
’’Nana dibesarkan oleh latar belakang intelijen kepolisian yang sejauh ini diakui bertangan dingin. Gaya kepemimpinan ramah dan profesional. Wajar bila kehadirannya mendapat reaksi positif dari publik,’’ imbuhnya.

Sorotan yang mengaitkan tugas dan tanggung jawab Nana dengan kepentingan afaliasai kelompok politik manapun, tentu tidak bijak. Sebab, sejauh ini rekam jejak Nana dalam mengemban tugas sebagai perwira Polri, nyaris tidak ditemukan adanya persoalan yang berkaitan dengan politik.

 

’’Keputusan kapolri menunjuk Nana sebagai kapolda Jaya, sangat tepat dan perlu diperkuat. Ini untuk mendorong kesinambungan stabilitas keamanan dan penyegaran dinamika sosial ke arah yang lebih baik. Terlebih, menghadapi aneka tantangan ke depan,’’ jelasnya.

Nana dengan pengalaman dan karirnya sebagai intelijen senior di lingkungan Polri, sangat menyakinkan publik akan mampu menyinergikan institusi Polda Metro dengan seluruh elemen masyarakat secara kondusif.

’’Kerja-kerja penguatan keamanan untuk mendorong iklim demokrasi yang sehat dan damai, tidak berdiri secara tunggal, hanya menjadi tanggung jawab kapolda yang baru. Tapi membutuhkan dukungan semua pihak,’’ terangnya.

Senada disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis. Dijelaskan, pengisian jabatan tertentu di lingkungan kepolisian, khususnya jabatan kapolda sepenuhnya kewenangan kapolri. Siapa yang mau dipromosi dalam jabatan ini sepenuhnya kewenangan kapolri. ’’Kapolri harus diasumsikan mengerti apa yang harus dan tidak harus dilakukan, termasuk figur spesifik jabatan itu,’’ ujarnya.

Dia cukup yakin kapolri tahu karakter spesifik setiap daerah sebagai pertimbangan menemukan figur kapolda untuk daerah itu. ’’Jakarta adalah daerah spesifik. Di daerah ini pemerintahan negara diselenggarakan. Kapolri pasti tahu dan tahu siapa sosok polisi yang tepat untuk jadi kapolda,’’ imbuhnya.

Siapapun yang dipilih kapolri jadi kapolda Metro Jaya, menurut Margarito, harus diletakkan dalam kerangka. ’’Mau dari mana pun orang itu, dengan siapa relasi profesionalnya tidak penting. Yang penting secara teknis orang itu mengerti karakter daerah tempat ia melaksanakan tugas. Inilah vocal pointnya. Jangan lupa Jakarta adalah miniatur indonesia,’’ terangnya.

 

Dia mengaku sulit mengerti wacana “geng Solo” dalam promosi Nana. Bagi setiap anggota polisi yang memenuhi syarat formil berhak menduduki jabatan apapun di lingkungan Polri.

’’Bagi saya yang terpenting adalah Nana harus tahu bahwa dia kapolda di DKI. Daerah dengan karakter khas dalam sejumlah aspek. Nana hanya harus mengerti itu dan tahu bagaimana membawa diri di tengah kerumitan tersebut. Di Jakarta ada penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dan pemerintahan dunia,’’ terangnya.

Jakarta juga episentrum politik, ekonomi, dan hukum. Tensi politik Jakarta cukup jelas memerlukan pengelolaan yang tepat. ’’Saran saya, Irjen Nana tidak usah tergoda dengan wacana geng-gengan. Nana hanya perlu pastikan bahwa ia tepat untuk jabatan itu,’’ pungkasnya.

Terpisah, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai hembusan ‘geng Solo’ di tubuh Polri dinilai berlebihan. “Validitas dari pendapat tersebut sangat perlu diuji,” kata Komisioner Kompolnas Andrea Poeloengan. Menurutnya, untuk menjadi kapolda harus melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga mengatakan, Nana sudah saatnya tampil di depan menjaga ibu kota sebagai etalase Republik Indonesia, agar stabilitas ekonomi dan iklim investasi terjaga.

Sedangkan anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi’i mengatakan bahwa penunjukan Nana sebagai kapolda Metro Jaya merupakan hak Kapolri Jenderal Pol Idham Azis melalui proses yang sudah sesuai dengan prosedur. “Kalau mutasi itu memang haknya kapolri, tentu pakai assesment,” ucapnya. Menurut dia, rotasi atau mutasi jabatan di Korps Bhayangkara merupakan hal yang biasa terjadi, sehingga wajar. (cok/tho)

Share :