FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

Perizinan Pengelolaan Hutan Rawan Suap dan Korupsi

Grafis Hal 6

 

Sugawa.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan potensi korupsi pada perizinan terkait kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan hutan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, kondisi rentan korupsi ditemukan pada 18 dari 21 regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil hutan dan penggunaan kawasan hutan.

“Akibatnya, setiap proses perizinan tersebut penuh dengan suap, konflik kepentingan, perdagangan pengaruh, pemerasan, bahkan state capture corruption,” kata Alex dalam acara Peluncuran Virtual Hasil Kajian KPK tentang Korupsi di Sektor Kehutanan, yang disiarkan melalui akun Youtube KPK, Senin (16/11/2020).

Alex mengatakan, terdapat 27 kasus korupsi di sektor kehutanan yang telah ditindak KPK sejak KPK berdiri. Upaya pencegahan pun dilakukan KPK antara lain dengan mendorong perbaikan sistem dan regulasi, monitoring kepatuhan pelaku usaha, serta koordinasi dan supervisi permasalahan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Alexander Marwata juga mengatakan, negara mengalami kerugian Rp 35 triliun per tahun akibat pembalakan liar. “Buruknya pengawasan menyebabkan negara didera kerugian hingga Rp 35 tiliun per tahun akibat pembalakan liar,” katanya.

Alex menuturkan, analisis KPK juga menemukan ada kelemahan pengawasan dalam izin pinjam di mana terdapat 1.052 usaha pertambangan di kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Papua yang tak melalui prosedur pinjam pakai.

Menurut Alex, hal tersebut menciptakan potensi kehilangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 15,9 triliun per tahun.

Selain itu, kajian sistem PNBP sektor kehutanan yang dilakukan KPK pada 2015 juga menunjukkan 77 sampai 81 persen laporan produksi kayu tidak tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Akibatnya negara harus menanggung potensi kerugian negara dari PNPB provinsi sumber daya hutan dana reboisasi sekitar Rp 5,24 sampai dengan Rp 7,24 triliun per tahun selama periode kajian, yakni tahun 2003-2014,” kata Alex.

Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Pada tahun 2013, KPK telah melakukan kajian dan menemukan potensi korupsi pada berbagai perizinan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. (gas)

Share :