FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Pembayaran Bunga dan Angsuran Diberi Kelonggaran Satu Tahun

 

Sugawa.id – Pemerintah berupaya keras mereduksi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Covid-19 yang telah menjadi pandemi. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan dan bantuan sosial untuk memberikan stimulus dan insentif bagi masyarakat. Bahkan para tukang ojek ataupun sopir taksi yang sedang nyicil kendaraan bermotor, serta nelayan yang kredit perahu, tidak perlu khawatir karena bunga dan angsuran diberi kelonggaran setahun.

Untuk mereduksi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19, mempertahankan daya beli masyarakat dan mendorong produktivitas ekonomi menjadi salah satu hal utama yang juga harus dilakukan. Guna mencapai hal itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk memberikan stimulus.

Pertama, para penerima manfaat Kartu Sembako akan mendapat tambahan manfaat sebesar Rp 50.000. Dengan tambahan tersebut manfaat yang dapat diperoleh dari program Kartu Sembako menjadi Rp200.000 per keluarga penerima.

“Pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp 50.000 sehingga menjadi Rp 200.000 per keluarga penerima yang akan diberikan selama enam bulan. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 4,56 triliun,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Pemerintah juga menyadari kemungkinan ada pekerja harian yang mungkin kehilangan penghasilan maupun para pengusaha mikro dan kecil yang kehilangan pasar dan omzet di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah juga mempercepat implementasi program Kartu Prakerja sebagai upaya mengantisipasi hal-hal tersebut sekaligus meningkatkan kompetensi serta kualitas SDM.

“Alokasi anggaran yang disediakan di dalam Kartu Prakerja ini sebesar Rp 10 triliun sehingga nanti setiap peserta Kartu Prakerja akan diberikan honor insentif Rp 1 juta per bulan selama 3-4 bulan,” kata Presiden.

Selanjutnya, untuk mempertahankan daya beli pekerja di sektor industri pengolahan, pemerintah akan membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang selama ini dibayar sendiri oleh para pekerja. Hal itu dilakukan demi memberikan tambahan penghasilan bagi pekerja di sektor industri tersebut. Presiden mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp 8,6 triliun telah dialokasikan untuk kebijakan ini.

Bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan relaksasi kredit dengan nilai di bawah Rp 10 miliar yang ditujukan untuk tujuan usaha. Relaksasi ditujukan bagi kredit yang diberikan perbankan maupun industri keuangan nonbank. Keringanan yang diberikan tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan angsuran kredit hingga satu tahun.

“Oleh karena itu, kepada tukang ojek dan sopir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor, serta nelayan yang sedang mengambil kredit perahu agar tidak perlu khawatir. Pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran satu tahun,” kata Presiden.

Masyarakat berpenghasilan rendah yang sedang melakukan kredit kepemilikan rumah bersubsidi juga berhak mendapat rangkaian stimulus pemerintah. Setidaknya ada dua stimulus yang ditawarkan dengan anggaran yang mencapai Rp 1,5 triliun.

“Pemerintah memberikan subsidi selisih bunga selama 10 tahun. Jika bunga di atas 5 persen, maka selisih besaran bunganya akan dibayar pemerintah. Pemerintah juga memberikan subsidi bantuan uang muka bagi yang akan mengambil kredit rumah bersubsidi,” kata Presiden.

Untuk diketahui, dalam arahannya kepada seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dan para kepala daerah, Presiden Joko Widodo turut meminta agar dilakukan pemangkasan rencana belanja yang tidak prioritas. Anggaran yang ada selanjutnya diarahkan kepada penanganan Covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun untuk menangani dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya. (gas)

Share :