FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

PBNU: Pelarangan Beribadah Itu Melawan Konstitusi

Robikin Emhas. (foto: nujabar.or.id)

Sugawa.id- Ketua Harian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mengatakan, kebebasan beragama merupakan hak dasar yang tak boleh dikurangi dan dijamin konstitusi. Oleh karena itu, pelarangan pelaksanaan peribadatan dengan dalih apapun tak bisa dibenarkan dan merupakan tindakan melawan konstitusi.

‘’Mari kita junjung konstitusi kita. Jangan ada yang melangkahi. Bukankah dengan mematuhi konstitusi jaminan kehidupan sosial yang harmoni akan lebih bisa digapai? Nahdlatul Ulama meminta agar pemerintah memastikan seluruh pemeluk agama dapat menjalankan peribadatannya sesuai ajaran agama masing-masing,’’ ujar Robikin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/12/2019).

Diberitakan sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menerima laporan adanya larangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. BPIP menyatakan larangan itu tidak dibenarkan.
“Pelarangan seperti ini tidak dibenarkan dalam konstitusi Indonesia,” kata Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo, Jumat (20/12/2019).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengirim surat ke Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan. ’’Saya sudah kirim surat ke bupati untuk selesaikan toleransi keagamaan harus dijalankan. Bupati dan kapolda akan turun,” ujar Tito di Jakarta, Senin (23/12/2019).

Agar kejadian tidak terulang, Kemendagri akan berkoordinasi dengan Polri dan TNI. Mantan kapolri itu menjelaskan, surat pesan toleransi keagamaan juga dikirim ke seluruh daerah lain.

Sedangkan Pemkab Dharmasraya, Sumatera Barat, menepis kabar larangan umat kristiani merayakan Natal. Pemkab menyatakan bukan larangan ibadah Natal yang ada, melainkan hanya keberatan masyarakat bila ibadah Natal digelar dengan mendatangkan jemaat dari luar kawasan. Kabag Humas Pemkab Dharmasraya Budi Waluyo mengatakan, sudah lama ada kesepakatan di antara tokoh masyarakat Nagari Sikabau, Pulau Punjung, dengan umat kristiani yang berasal dari warga transmigrasi di Jorong Kampung Baru.

Kedua belah pihak sepakat tidak melarang satu sama lain melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing di rumah masing-masing. Namun, jika harus melaksanakan ibadah yang sifatnya berjamaah atau mendatangkan jemaah dari tempat lain, harus dilakukan di tempat ibadah yang resmi dan memiliki izin dari pihak terkait. ’’Pihaknya tidak pernah melakukan pelarangan terhadap warga yang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing masing,’’ ucapnya. (cok)

Share :