FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Masih Buron, Mantan Dirut TPPI Akan Diadili Secara In Absentia

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit memberikan keterangan press terkait perkembangan kasus korupsi penjualan konsedat PT TPPI yang merugikan negara Rp 37 triliun, Kamis (30/1/2020). Dok Foto Humas untuk Sugawa.id.

 

Sugawa.id – Setelah tertunda hampir dua tahun, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akhirnya melimpahkan dua tersangka kasus dugaan korupsi penjualan konsedat PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) ke Kejagung. Dua tersangka yang dilimpahkan adalah mantan Kepala BP Migas RP dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas DH. Sedangkan mantan Direktur Utama TPPI HW yang buron akan diadili tanpa kehadiran atau in absentia.

“Kasus ini kita limpahkan tahap II untuk dua tersangka yakni RP dan DH dan satu tersangka yakni HW akan diproses dengan peradilan in absentia,” tutur Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit, Kamis (30/1/2020).

Listyo Sigit menuturkan, berdasarkan hasil audit BPK korupsi penjualan konsedat PT TPPI tersebut mencapai Rp36 triliun dan sudah dikembalikan kepada negara. “Rp35 triliun sudah kita serahkan ke negara dan Rp 1 triliun berupa aset nanti akan kita serahkan,” ujar Listyo.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga menyatakan sudah mengeluarkan rednotice untuk menonaktifkan paspor HW dan berdasarkan informasi dari pihak imigrasi, paspor HW telah dicabut sejak 2 tahun lalu. HW sendiri masih belum diketahui keberadaannya, namun berdasarkan informasi kemungkinan HW berada di Hong Kong, Singapura atau China.

Diketahui, kasus korupsi tersebut terendus sejak Mei 2015, penyidik sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus penjualan kondensat yang melibatkan PT TPPI dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang merugikan puluhan triliun uang negara. Pada 2018, Polri dan Kejagung menunda pelimpahan berkas kasus kondensat ini karena HW masih buron.

Kasus Tindak Pidana Korupsi PT TPPI dan BP MIGAS ini diperkirakan merugikan negar sebesar Rp37 triliun ini bermula ketika PT TPPI yang ditunjuk oleh BP MIGAS sebagai penjual kondensat bagian negara pada 2009. Namun penunjukan PT TPPI oleh RP yang kala itu menjabat sebagai Kepala BP Migas dinilai menyalahi prosedur. PAsalnya, SK No. 0267 / 2009 tanggal 18 Maret 2009 yang dikeluarkan dirinya tidak melalui evaluasi oleh tim penunjukan dan diketahui bahwa PT TPPI tidak tercatat di BP MIGAS dan tidak memenuhi persyaratan karena tidak memenuhi prosedur pengiriman dan pengembalian formulir penawaran dari BP MIGAS.

Namun meski tidak memenuhi syarat, RP tetap memerintahkan agar PT TPPI melakukan lifting kondensat bagian negara dengan jumlah lifting kondensat sejak tgl 23 Mei 2009-2 Des 2011 sebanyak 33.089.400 barrel atau setara dengan i USD2.716.859.655. Pelaksanaan lifting tersebut juga dilakukan tanpa adanya jaminan pembayaran dan tanpa adanya Seller Appointment Agreement (SAA). Atas perbuatannya RP, DH dan HW dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Tersangka RP dan DH telah memenuhi panggilan penyidik tapi HW malah buron dan ditetapkan menjadi DPO. (wib/cok)

Share :