Kritik Keras Rencana Penghapusan 8 OPD, Hudaya: Pj Gubernur Terkesan One Man Show

Foto Nyar-1

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsin. (foto: sugawa.id)

SUGAWA.ID – Rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tubuh Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten terus mendapatkan penolakan. Pasalnya, penghapusan 6 dinas dan 2 badan itu dianggap belum terlalu penting dilakukan saat ini.

Selain ditolak oleh sejumlah pihak, juga membuat suasana kerja di Pemprov Banten terganggu. Pasalnya, ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Banten yang berdinas di OPD yang akan dilikuidasi atau digabungkan dengan dinas lain, merasa tak nyaman lagi bekerja.

Kondisi itu membuat mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina angkat bicara. Dia meminta agar saat ini Pj Gubernur Banten Al Muktabar lebih baik fokus ke tugas utamanya.

”Saya sepakat dengan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, sebaiknya Pj Gubernur fokus memantapkan kinerja pemerintah dalam menghadapi kondisi dampak Pandemi COVID-19 yang jelas menghambat pertumbuhan ekonomi,” terangnya

Jadi, kata Hudaya juga, tidak perlu Al Muktabar melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) seorang Pj Gubernur yang diangkat hanya untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur Banten hingga Pilkada 2024 mendatang.

Hudaya yang kini memimpin Yayasan Syekh Yusuf Tangerang yang bergerak di bidang pendidikan itu juga mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 49 Tahun 2008, ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan oleh penjabat kepala daerah, yakni:

1. Dilarang mutasi pegawai,
2. Dilarang membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya atau mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya,
3. Dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya,
4. Dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

”Jadi sangat jelas apa yang dilakukan Pj. Gubernur Banten yang hendak merampingkan birokrasi dengan menghapus atau menggabungkan 8 OPD menunjukan ketidakfahaman dalam mengelola pemerintahan,” cetus juga mantan Pj Bupati Serang ini.

Tapi, kata pensiunan PNS yang pernah menjabat berbagai jabatan di Pemprov Banten ini, penghapusan 8 OPD itu bisa saja dilakukan atau mungkin bisa dilakukan setelah mendapatkan persetujuan atau izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

”Jadi pertanyaannya, apakah rencana penyederhanaan SOTK OPD di Pemprov Banten dengan itu sudah disusun naskah akademiknya? Apakah sudah dilaporkan kepada Mendagri, dan sudah ada respons atau belum,” tanya Hudaya lagi.

Jika semua tahapan sudah dilakukan dan sudah mendapatkan persetujuan Mendagri, baru bisa rencana perampingan OPD di Pemprov Banten dengan menghapus sejumlah dinas dan badan tapi dilakukan dulu pembahasan dengan DPRD Banten.

”Informasi yang saya dapatkan di internal Pemprov Banten, belum ada pembahasan utuh mengenai rencana perubahan SOTK dengan perampingan 8 OPD. Kalau menurut saya, terkesan Pj Gubernur Banten itu one men show,” cetus Hudaya lagi.

Sayangnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar cukup sulit dikonfirmasi terkait berbagai kritikan dari masyarakat tentang rencana penghapusan 8 OPD tersebut. Tapi dia pernah mengatakan rencana penghapusan 8 OPD juga perlu dilihat sisi positif dari perampingan birokrasi tersebut.

Sedangkan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Moch Tranggono mengatakan rencana penggabungan OPD itu dilakukan karena jadi prioritas pemerintah pusat. Selain itu, penggabungan 8 OPD di Pemprov Banten juga demi efisiensi keuangan daerah.

Karena, katanya juga, ada beberapa dinas yang tugasnya bersinggungan akan digabungkan atau dimerger. Tranggono menyebut seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan BPSDMB yang tugasnya sama akan disatukan.

”Kalo digabungkan, berapa efisiensi dan tunjangan kinerja yang bisa dihemat. Selain itu biar kerja dua OPD ini lebih efektif,” terangnya. Tranggono juga mengklaim rencana perampingan 8 OPD ini sudah disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Untuk diketahui, saat ini ada 22 dinas di Pemprov Banten dan 9 badan. Rencannya 22 dinas itu akan dipangkas jadi 16 dinas atau berkurang 6 dinas. Sedangkan dari 9 badan akan dikurangi dua badan dan sisa 7 badan. (yas)

 

Share :