FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Beberapa Pasangan Calon Kepala Daerah

gedung KPK ok

 

Sugawa.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bakal menindak pasangan calon kepala daerah yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango pada Pembekalan Calon Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat yang disiarkan akun YouTube Kanal KPK, Kamis (5/11/2020).

“Jika Komisi (KPK) menemukan praktek indikasi tindak pidana korupsi, Komisi akan melakukan sekarang juga,” katanya.

Nawawi menegaskan, KPK tetap melakukan proses hukum di tengah penyelenggaraan Pilkada 2020. KPK tidak menerapkan penangguhan ataupun menunda proses hukum bagi para calon kepala daerah sebagaimana yang dilakukan aparat penegak hukum yang lain.

“Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan para kandidat masih terus berjalan tanpa ditangguhkan,” ujarnya.

Nawawi juga menyatakan, KPK telah membuka penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon kepala daerah.

KPK juga tetap mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah agar tidak ternodai oleh praktik korupsi. Menurutnya, tim Koordinasi Wilayah KPK yang tersebar di sejumlah daerah tidak hanya melakukan pencegahan korupsi tetapi juga menindak korupsi.

“Kami ingin memastikan bahwa tim KPK terus melakukan pemantauan di tengah penyelenggaraan pilkada, terlebih dalam situasi pandemi ini,” kata Nawawi.

KPK juga memperingatkan kepentingan ekonomi para donatur yang menyokong para calon kepala daerah dalam Pilkada 2020. Nawawi mengatakan, berdasarkan kajian KPK, para donatur tersebut umumnya mengharap balasan saat calon kepala daerah yang didukungnya sukses menjadi kepala daerah.

Nawawi kemudian membagikan data bahwa mayoritas kepala daerah terpilih pada akhirnya menuruti kemauan para donatur yang telah membantunya meraih kemenangan pilkada.

Berdasarkan kajian KPK, ada tujuh hal yang diharapkan donatur ketika calon kepala daerah yang disokongnya terpilih dan menjabat kepala daerah. Pertama, para donatur berharap memperoleh kemudahan untuk mengurus perizinan bisnis yang sudah ada atau akan ia dilakukan nanti.

Kedua, ada harapan dari donatur untuk dapat ikut serta dalam tender proyek pemerintah seperti pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Donatur yang tadi membiayai kita ikut pilkada itu mengharapkan nanti kemudahan. ‘Nanti kalau ada tender proyek, nah tolong punya saya tuh’,” ujar Nawawi.

Ada pula harapan keamanan dalam menjalankan bisnis, kemudahan akses untuk menjabat di pemerintah daerah, akses menentukan kebijakan/peraturan daerah, prioritas bantuan langsung, serta prioritas bantuan sosial/hibah APBD.

Menurut Nawawi, hal inilah yang membuat KPK aktif mewanti-wanti para calon kepala daerah agar tidak melakukan praktik tersebut saat terpilih kelak. “KPK harus ada di dalam, seiring dengan pemaknaan tugas KPK tadi, tugas pencegahan. Mendingan kita berdiri di depan daripada kita nunggu belakangan,” kata Nawawi.

Nawawi memaparkan 82,3 persen calon kepala daerah dibiayai sponsor untuk mengikuti pilkada. Sponsor tersebut dibutuhkan karena selisih antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti pilkada dan kekayaan para calon terlalu jomplang.

Kajian KPK menunjukkan, pasangan calon kepala daerah idealnya memiliki Rp 65 miliar untuk mengikuti pilkada, sedangkan rata-rata kekayaan calon hanyalah Rp 18 miliar. (gas)

Share :