FOKUS :

Mahfud MD Minta Aparat Usut Kasus Syekh Ali Jaber Secara Tuntas

Menko Polhukam Mahfud MD. (foto: terkini)   Sugawa.id – Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat baik aparat keamanan maupun intelijen...

1-min

KPK Berencana Buat Pakta Integritas Calon Kepala Daerah Tidak Korupsi

firli

Ketua KPK Firli Bahuri. (foto: bipol)

 

Sugawa.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mendatangi para calon kepala daerah yang ikut kontes pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2020. Lembaga antiarasuah tersebut meminta seluruh peserta pilkada untuk menandatangani pakta integritas untuk mencegah terjadinya korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, permintaan pakta integritas tersebut akan dilakukan melalui pertemuan virtual lebih dulu bersama dengan Bawaslu, KPU dan Kemendagri. ”Pimpinan KPK akan membagi tugas untuk datang ke daerah-daerah yang akan melangsungkan pilkada serentak juga bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, untuk meminta pakta integritas para calon yang ikut kontestasi pilkada,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK Jakarta, Selasa (18/8).

Menurut Firli, bahwa ada 270 daerah yang melakukan pilkada masing-masing ada 3 calon, jadi ada 3 x 270 yang akan kita minta pakta integritas,” ungkap mantan Kapolda Sumatra Selatan (Sumsel) ini. ”Pertemuan virtual itu juga akan dihadiri oleh parpol pendukung dan pengusung, setelah virtual maka akan dilakukan pengecekan langsung kesiapan pilkada,” ucap Firli.

Namun, Firli tidak mengungkapkan apakah KPK akan membentuk satu tim satuan tugas khusus untuk mencegah terjadinya korupsi jelang Pilkada Serentak 9 Desember 2020 itu. Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 akan dilangsungkan oleh 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Sementara Ketua KPU Arif Budiman mengatakan KPU telah menyusun regulasi pelaporan dana kampanye yang di antaranya telah mengatur ketentuan sanksi pelanggaran kebijakan pelaporan dana kampanye. Adanya ketentuan soal pemberian sanksi tersebut merupakan upaya KPU untuk mewujudkan pelaporan dana kampanye yang transparan dan akuntabel. ”Juga untuk mengatur mekanisme agar terwujud kampanye yang bersih dan bebas dari politik uang,” tuturnya.

Dia menambahkan KPU Provinsi dan kabupaten/kota wajib menindaklanjuti rekomendasi apabila ditemui aliran sumbangan dana kampanye dari parpol dan gabungan parpol yang mengusulkan pasangan calon yang tidak sesuai aturan. ”Sanksinya berupa pembatalan calon yang diusulkan,” ujarnya. (cok)

Share :