FOKUS :

Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Harus Jalan

Rapat kerjasama rencana UKW dan ToT antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga UKW UPDM. (Foto: Ist)    ...

BACK_BANNER_DOG

KPAI Sebut SMKN 2 Padang Tak Hargai Keberagaman

KPAI Retno

Sugawa.id – Kasus video viral di media sosial mengenai pemaksaan siswi non-muslim mengenakan jilbab di SMK Negeri 2 Padang mendapat perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga ini menuding SMKN 2 Padang tak menghargai keberagaman.

KPAI prihatin dengan berbagai kasus intoleransi dan kecenderungan tidak menghargai keberagaman, sehingga berpotensi kuat melanggar hak-hak anak. Seperti kasus mewajibkan semua siswi bahkan yang beragama non islam untuk mengenakan jilbab di sekolah,” ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyartri, Sabtu (23/1/2021)

Retno menyatakan sekolah negeri adalah sekolah pemerintah, jadi siswanya beragam. Sekolah negeri juga harusnya menyemai keberagaman, menerima perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. 

Menurut Retno, aturan sekolah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Meski kepala sekolah menyatakan semua siswa non muslim kecuali yang bersengkutan tak ada yang menolak kewajiban berhijab itu, tapi sekolah harus memberi penghormatan terhadap HAM dan menjunjung nilai-nilai kebangsaan. “Jika sekolah negeri melarang peserta didik berjilbab jelas melanggar HAM, demikian juga memaksa peserta didik berjilbab juga melanggar HAM,” tegas Retno.

Dijelaskan, Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menghindarkan semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan. Peraturan ini seharusnya digunakan sebagai acuan atau panduan dalam menangani kasus yang terjadi di SMKN 2 Kota Padang, Sumatera Barat tersebut.

KPAI memberikan rekomendasi, pihak sekolah diduga kuat melanggar UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan  UU No. 39/1999 tentang HAM. Ketentuan dalam berbagai peraturan perundangan tersebut dapat dipergunakan karena pihak sekolah telah membuat aturan sekolah yang bersifat diskriminatif terhadap SARA sehingga mengakibatkan adanya peserta didik yang  berpotensi mengalami intimidasi, karena dipaksa menggunakan jilbab walau beragama non-Islam

KPAI mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk memeriksa Kepala SMKN 2 Kota Padang dan jajarannya dengan Permendikbud  No. 82/2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan mengacu pada peraturan perundangan apa saja yang dilanggar pihak sekolah.  Pemberian sanksi walaupun hanya surat peringatan menjadi penting, agar ada efek jera. 

Sebelumnya sebuah video viral di media sosial dimana Elianu (orang tua siswa) merasa terganggu oleh keharusan untuk mengenakan jilbab pada anaknya. Meski berusaha menjelaskan anaknya adalah non muslim, tapi pihak sekolah menyebut penggunaan jilbab merupakan aturan sekolah. Sehingga menjadi janggal bagi guru-guru dan pihak sekolah, kalau ada anak yang tidak mematuhi peraturan sekolah. (Yas)

Share :