FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Komnas PA Minta Tak Libatkan Anak dalam Demo Penolakan UU Cipta Kerja

Belum Mulai Demo Tolak RUU KUHP,

Ratusan Siswa SMA/SMK Diamankan Polisi



RATUSAN pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah
Kejuruan di Sumatra Selatan menggelar unjuk rasa terkait penolakan RUU
KUHP, Kamis (26/9) di Bundaran Air Mancur Palembang. Belum juga menyuarakan
aspirasinya, puluhan pelajar ini langsung ditindak polisi.



“Adik-adik dari SMA, SMK maupun STM ini, kita amankan karena ingin
melakukan aksi unjuk rasa terkait penolakan RUU KUHP (Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana),” kata Kepala Polresta Palembang, Kombes Pol Didi Hayamansyah.



Menurut Didi, para pelajar yang diamankan tidak hanya berasal dari berbagai
sekolah di Palembang, namun ada juga yang datang dari luar kota.
Berdasarkan pendataan polisi, ada siswa yang jauh-jauh hadir dari Kabupaten
Ogan Komering Ilir (OKI).



Sementara para pelajar yang ingin berunjuk rasa, diamankan di berbagai
lokasi. Mereka tidak berada di satu titik, melainkan menyebar di berbagai
wilayah, mulai dari Bundaran Air Mancur Masjid Agung, Jalan Sudirman, pusat
pertokoan Megahria, hingga kawasan wisata Kambang Iwak.



Didi berujar, para pelajar diamankan untuk menghindari adanya provokasi
pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga dapat berakibat fatal dengan
pengrusakan fasilitas umum.



Untuk itu, sebelum siswa berunjuk rasa, pihaknya sudah lebih dulu melakukan
antisipasi. Usai mendapatkan informasi akan ada aksi demo dari pelajar,
polisi langsung bersiaga di berbagai tempat yang dianggap sebagai tempat
kumpul para pelajar.



“Kita amankan karena khawatir mereka terprovokasi dan melakukan
pengrusakan. Ini tidak dibenarkan. Karena itu, setelah mendapat informasi,
sejak kemarin kita sudah siaga,” jelas Didi.



Setelah diamankan, kata Didi, pihaknya langsung memanggil Dinas Pendidikan
dan pihak sekolah yang siswanya ditahan. Wali murid juga diminta untuk
menjemput anak-anaknya.



“Siswa yang ditahan kita data dulu. Kita sudah hubungi kepala sekolah
maupun Dinas Pendidikan untuk kesini. Kita ingin mereka ini dibina, kita
himbau untuk tidak lagi berkeliaran seperti ini. Fokus sekolah dan jangan
terganggu informasi yang tidak benar,” tegasnya.



Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Widodo, turut menyesalkan ratusan
pelajar diamankan karena ingin melakukan aksi unjuk rasa. Padahal sejak
kemarin dia sudah menghimbau agar siswa tetap belajar dan tidak melakukan
demo.



“Kemarin sudah kita himbau kepada kepala sekolah untuk cek siswa di kelas,
jika tidak cukup hubungi orangtuanya. Kita sudah komunikasikan itu,
anak-anak tidak boleh berkeliaran,” kata Widodo.



Meski telah memberikan himbauan, nyatanya para pelajar masih saja melakukan
aksi unjuk rasa. Bagi Widodo, unjuk rasa menyuarakan aspirasi masyarakat
belum saatnya dilakukan pelajar. Dia menilai siswa belum memahami apa yang
menjadi tuntutan.



“Jadi ini belum waktumu (siswa), bukan masanya demo. Mereka saja mungkin
tidak mengerti isi RUU KUHP itu apa. Jadi ini sekedar ikut-ikutan saja.
Kita kawal saja ini, ada Gubernur yang akan menyampaikan suara rakyat
sampai ke DPR,” tandasnya. (DW)



Teks Foto


Ratusan Siswa SMK dan SMA yang hendak melakukan unjuk rasa diamankan polisi
di Bundaran Air Mancur Palembang, Kamis (26/9).

Anak-anak masih dilibatkan dalam demonstrasi (Ilustrasi – Media Indonesia)

Sugawa.id – Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyerukan dan meminta semua elemen masyarakat apapun latar belakangnya tidak melibatkan anak-anak dalam aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI. Pasalnya sepanjang aksi menolak UU tersebut ditemukan ada ribuan anak yang tidak punya kepentingan ikut dalam demostrasi di berbagai daerah.

“Memprihatinkan anak-anak berstatus pelajar tersebut disinyalir didatangkan dari berbagai daerah untuk saling lempar dengan aparat keamanan dalam aksi demonstrasi untuk menciptakan situasi memanas dan gaduh,” ujar Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait, Rabu (14/10/2020). 

Arist menjelaskan banyak anak-anak yang diamankan aparat kepolisian sebelum sampai pada arena demonstrasi mengaku bahwa mereka dikerahkan melalui sistim pesan berantai menggunakan media sosial. Mereka juga tidak tahu apa yang diperjuangkan.

“Kami hanya diperintakan berkumpul di satu tempat lalu disediakan kendaraan dan ada juga yang harus berjuang menumpang truk secara berantai,” kata Arist mengutip pengakuan seoramg anak yang diamankan di Polda Metro Jaya.

Dari fakta-fakta tersebut sangat jelas bahwa anak secara sistemik sengaja diorganisir untuk dilibatkakan atau dieksploitasi untuk kepentingan dan tujuan kelompok tertentu. “Sudah tidak terbantahkan lagi bahwa anak-anak sengaja dihadirkan dalam aksi demonstrasi untuk menolak UU Cipta Kerja untuk tujuan dan kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

Arist meminta semua pihak tidak melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan politik, demonstrasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Sebab menggerakan anak dalam kegiatan politik yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan mereka adalah bentuk kekerasan dan eksploitasi politik dan kejahatan terhadap kemanusia. “Janganlah kita memmafaatkan anak untuk kepentingan politik,” ungkapnya. 

Sebelumnya Mabes Polri menyebut aksi unjuk rasa tanggal 13 Oktober 2020 dikuti banyak pelajar. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 806 orang tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Depok. Keteterlibatan pelajar ini sangat disayangkan apalagi ada beberapa di antara mereka yang masih pelajar SD.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan 806 pelajar yang tertangkap demo semua diberi pengarahan selanjutnya diserahkan ke orang tua masing-masing. “Perlu bimbingan semua pihak terutama orangtua agar anak-anak tidak ikut-ikutan demo. Apalagi yang mereka perjuangkan tidak mereka ketahui,” katanya.(elo)

Share :