FOKUS :

Hari Bhayangkara ke-74, Tantangan Polri Berbenah di Tengah Pandemi Covid-19 

Hari Bhayangkara ke-74 yang jatuh pada 1 Juli 2020, harus diperingati di tengah situasi pandemi Covid-19 atau virus corona. (foto:...

1-min

Ketua KPU Ungkap Dilema Terkait Keterbukaan Data Pemilih

 

Sugawa.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan pentingnya perlindungan data pribadi para pemilih atau pemilik suara. Namun, data pemilih juga kerap menimbulkan perdebatan.

Arief menegaskan KPU belajar banyak hal pemilu-pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2004, data pemilih didasarkan pada data penduduk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada Pemilu 2019, sistem, metode, dan item data pemilih menggunakan data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang lebih akurat.

“Tetapi banyak perdebatan, data pemilih ini bisa dipublikasikan sebagian, boleh dibagikan atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak,” ucap Arief Budiman pada pembukaan Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) secara virtual, Kamis (2/7/2020).

“Pada Pemilu 2019, KPU tidak memberikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) secara utuh. Hal ini dilakukan agar data pemilih tidak terbuka secara utuh,” ungkap Arief seperti dikutip dari situs resmi KPU.

“Tetapi dengan cara seperti itu pun KPU tetap diserang, dengan tudingan penggelembungan data pemilih Tuntutan tidak hanya secara administratif, tetapi juga dituntut secara etik,” imbuhnya.

“Data pemilih menimbulkan perdebatan dan banyak sengketa dalam berbagai perspektif mulai dari keakuratan, kerahasiaan penyimpanan data, updating, mutakhir dan ketepatan waktunya,” kata Arief.

Oleh karena itu Arief berharap FGD bertema Perlindungan Data Pribadi tersebut dapat memberi masukan terkait perlindungan data. Arief mengatakan, di satu sisi KPU harus melindungi data pribadi namun di sisi lain KPU juga selalu mendorong transparansi.

FGD secara virtual yang diselenggarakan KPU, Kamis (2/7/2020) lalu, menghadirkan narasumber kompeten di antaranya Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edmon Makarim, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sinta Dewi Rosadi.

Narasumber lain adalah Kasubdit Pengendalian Sistem Elektronik, Ekonomi Digital dan Perlindungan Data Pribadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Riki Arif Gunawan; Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam); dan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.

Edmon Makarim memaparkan bahwa data profiling selama masa kampanye dan penghitungan suara merupakan hal yang perlu diantisipasi oleh KPU.

Pada dasarnya, kata Edmon, data hasil pemilu (agregat) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Tetapi Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan terhadap data pribadi pemilih.

Sedangkan Sinta Dewi Rosadi menyatakan, penyimpanan data pribadi harus menerapkan prinsip keamanan (secure) yaitu akurat dan terverifikasi, serta data telah terenkripsi dengan jangka waktu penyimpanan data paling singkat lima tahun.

Sinta menambahkan, persoalannya adalah siapa yang memiliki akses terhadap data dan apa saja yang perlu dimusnahkan.

Sementara Riki Arif Gunawan mengingatkan KPU untuk memproses data secara legal, patut, akurat dan transparan. KPU sebaiknya hanya mengambil data yang dibutuhkan saja, menyimpan data yang masih sesuai dengan tujuan pengumpulan, selalu menjaga keutuhan dan kerahasiaan data, serta melaksanakan dengan tanggung jawab dalam melindungi data.

Sedangkan Titi Anggraini menyoroti masih berprosesnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan data pribadi. Untuk itu, KPU perlu memperkuat dasar hukum, memperketat regulasi data-sharing, menyediakan mekanisme komplain dan update yang aksesibel, serta memperkuat system kontrol/keamanan secara teknis dan organisasi.

Wahyudi Djafar juga menyatakan pentingnya harmonisasi UU Pemilu dengan RUU Perlindungan Data Pribadi yang memberikan kewajiban kepada penyelenggara pemilu untuk menyerahkan salinan data pemilih kepada semua partai politik peserta pemilu yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan PKPU yang mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

Anggota KPU, Viryan menyatakan, masukan dari para narasumber sangat penting sebagai masukan untuk suksesnya tahapan Pemiihan 2020. Terutama menyangkut pemutakhiran data pemilih dan pencalonan. Juga sebagai persiapan penyusunan Peraturan KPU (PKPU) tentang pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB). (*/gas)

 

Foto: Ketua KPU Arief Budiman | dok. KPU

Share :