FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Kekurangan UU Cipta Kerja Terkait Kehutanan Perlu Disempurnakan

Transtoto Handadhari (Gatra)

Sugawa.id – Ahli Ekonomi Kehutanan Transtoto Handadhari mengatakan pasal-pasal terkait percepatan usaha-usaha bidang kehutanan masih perlu pencermatan yang mendalam. Namun terlepas dari substansi positif yang sedang digulirkan, selalu terdapat kekurangan dan perlu disempurnakan.

“Kekurangan ini harus disempurnakan, dan UU Cipta Kerja harus didukung,” ujar Transtoto Handadhari, Rabu (14/10/2020).

Ia menuturkan, Omnibus Law di bidang usaha-usaha kehutanan sebenarnya secara lebih lengkap sudah disusun pada tahun 1992 dimulai di Kanada. Kumpulan aturan yang sangat lengkap tersebut bernama Forest Practices Code. Beberapa negara lain termasuk Malaysia sudah pula menyusunnya. Tapi Indonesia belum.

Ketua Umum Yayasan Peduli Hutan Indonesia (YPHI) ini menghimbau agar dalam melaksanakan UU Cipta Kerja semua pejabat yang berwenang wajib memperhatikan dan mutlak melindungi fungsi konservasi hutan. “Meski diizinkan oleh undang-undang dan tata ruang yang sah, namun secara local specific dan pertimbangan yang bijak para pejabat pusat maupun daerah dilarang dengan mudah mengeluarkan izin aktivitas-aktivitas yang potensial. Apalagi secara nyata membahayakan kehidupan umat manusia dan mengakibatkan bencana lingkungan,” terangnya.

Ia menegaskan, pejabat pusat dan daerah kalau memungkinkan dilengkapi dengan Peta Posisi Lahan (Land Position Map) yang menunjukkan lahan-lahan sensitif penyebab bencana lingkungan yang harus dilindungi pada setiap daerah aliran sungai (DAS). Serta membentuk Tim Pertimbangan Pengendalian Bencana Lingkungan (TPPBL).

“Demikian pula bagi para pengusaha. Kesempatan kemudahan berusaha yang diberikan agar dimanfaatkan dengan tetap waspada diri untuk tidak merusak hutan dan ekosistem lingkungan hidup,” katanya.

Perlu diketahui, data daratan Pulau Jawa saat ini adalah 2,55 juta hektare (30, 3 persen) lahan sensitif ada di dalam kawasan hutan Perhutani. Sedangkan 5,863 juta hektare (69,87 persen) ada di tanah milik masyarakat, dibudidayakan rakyat dengan bebas. Tak heran banjir sering terjadi meski hutan nampak hijau lebat.(san)

Share :