FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Kapolri dan Menhub Sepakat Kewenangan Penerbitan SIM Tetap di Polri

Kapolri Jenderal Idham Azis. Dok Foto : Tempo.

 

Sugawa.id – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sepakat penerbitan SIM, STNK dan BPKB tetap menjadi kewenangan Polri. Kesepakatan itu sekaligus membantah wacana yang berkembang bahwa penerbitan surat kendaraan tersebut akan diambil alih Kemenhub.

“Saya sudah duduk bicara ketika rapat terbatas dengan Menhub Budi Karya. Intinya tidak ada wacana pengambilalihan pengelolaan SIM, STNK dan BPKB dari tangan Polri,” ujar Kapolri Jenderal Idham Azis, Selasa (11/2/2020).

Idham menyatakan memang ada wacana dari Kemenhub untuk mengambil dua peran yakni peran di terminal dan jembatan timbang. Tapi pihaknya akan duduk bersama membangun komunikasi apakah akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) atau perubahan UU. “Kami sudah siapkan tim kajian untuk duduk bersama,” ungkap mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Menhub Budi Karya sebelumnya mengatakan wacana pengambilalihan kewenangan Polri dalam pengelolaan SIM, STNK dan BPKB tak perlu dikembangkan karena apa yang sudah dilakukan Polri sudah terstruktur baik.
“Lebih bagus yang punya kelembagaan, kalau di daerah saya enggak punya lembaga, menjadi tidak efisien membuat lembaga baru di sana, ini tentang efisiensi dan kompetensi,” ujar Budi Karya, Jumat (7/2/2020).

Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini justru meminta bantuan dalam memantau jembatan timbang hingga terminal. Sehingga, jika terjadi pelanggaran bisa langsung ditindak. “Saya sudah konsultasi dengan Kapolri, saya minta tolong di jembatan timbang dan terminal. kami memiliki keamanan dengan polisi karena di situ kami melakukan law enforcement. tentunya nanti diback up oleh polisi supaya jangan mengganggu tim dari Polri. Dua tempat aja terminal dan jembatan timbang,” ujarnya.

Seperti diketahui, revisi Undang-Undang (RUU) No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Dalam pembahasan itu berkembang wacana pengalihan kewenangan penerbitan SIM dan STNK dari Polri ke Kemenhub.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai wacana pengalihan penerbitan SIM, STNK dan BPKB dari Polri ke Kemenhub dinilai kurang tepat. Pasalnya, kewenangan penerbitan tersebut sedianya berada di bawah institusi kepolisian. “Udah benar kok Polri yang pegang semua komando tersebut,” ujar Sahroni.

Legislator Partai Nasdem ini sepakat penerbitan SIM, STNK hingga BPKB lebih baik di bawah kewenangan Polri. Sebab, mereka lebih berpengalaman daripada Kemenhub jika wacana tersebut digulirkan. “Kemenhub sudah bicara itu tugas polisi. Saya sangat sependapat, sesuai tupoksinya,” tandasnya.(cok)

Share :