FOKUS :

Mahfud MD Minta Aparat Usut Kasus Syekh Ali Jaber Secara Tuntas

Menko Polhukam Mahfud MD. (foto: terkini)   Sugawa.id – Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat baik aparat keamanan maupun intelijen...

1-min

Kabareskrim Siapkan Sanksi Tegas Pada Oknum Pemberi “Surat Jalan” Joko Tjandra

Kabareskrim konpres ok

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers. (Ucok/Sugawa.id)

Sugawa.id – Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo pastikan akan memberi sanksi tegas kepada oknum di instansinya yang terlibat pemberian surat jalan kepada buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

“Saya sudah minta agar isu surat jalan tersebut didalami Divisi Propam Polri dan kami akan usut tuntas siapa pun yang terlibat,” kata Listyo, Rabu (15/7/2020).

Mantan Kadiv Propam Mabes Polri ini menyatakan, pihaknya masih terus melakukan pendalaman terkait adanya oknum yang terlibat sambil tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Namun jika nanti terbukti ada oknum dari instansinya yang terlibat, dia tak akan segan memberi sanksi tegas.

“Jika terbukti saya akan lakukan tindakan tegas. Ini untuk menjaga marwah institusi, sekaligus peringatan keras bagi seluruh anggota yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan dan merusak nama baik institusi,” kata mantan Kapolda Banten ini.

Mantan ajudan Jokowi ini menambahkan, jika ada anggota institusinya yang tidak dapat berkomitmen untuk menciptakan institusi Bareskrim yang bersih dipersilakan mundur saja. “Kalo tak punya komitmen, silakan mundur,” tegas Listyo.

Sebelumnya Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Netta S Pane mengecam keras tindakan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri yang sudah mengeluarkan Surat Jalan kepada Joko Chandra, sehingga buronan kelas kakap itu bebas berpergian dari Jakarta ke Kalimantan Barat dan kemudian menghilang lagi.

Netta menyebutkan Surat Jalan untuk Joko Chandra dikeluarkan Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen PU. Dalam surat jalan tsb Joko Chandra disebutkan berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni 2020.

“Yang jadi pertanyaan, apakah mungkin sekelas jenderal bintang satu (Brigjen) dengan jabatan Kepala Biro Karokorwas PPNS Bareskrim Polri berani mengeluarkan Surat Jalan untuk seorang buronan kakap sekelas Joko Chandra? Apalagi biro itu tak punya urgensi untuk mengeluarkan Surat Jalan untuk seorang pengusaha dengan label Bareskrim Polri sebagai konsultan. Lalu siapa yang memerintahkan Brigjen PU memberikan Surat Jalan itu? Komisi III DPR harus membentuk Pansus Joko Chandra untuk mengusut kemungkinan adanya persengkongkolan jahat untuk melindungi koruptor itu,” tutur Netta. IPW juga mendesak agar Brigjen PU dicopot dari jabatannya dan diperiksa oleh Propam Polri.(cok)

Share :