FOKUS :

Mahfud MD Minta Aparat Usut Kasus Syekh Ali Jaber Secara Tuntas

Menko Polhukam Mahfud MD. (foto: terkini)   Sugawa.id – Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat baik aparat keamanan maupun intelijen...

1-min

Jutaan Massa Buruh MPBI Batalkan Demo Omnimbus Law

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea (Dok Foto : Tribunews)

Sugawa.id – Jutaan buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) membatalkan aksi
menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja pada tanggal 23 Maret mendatang.

Aliansi buruh terbesar di Asia ini memutuskan untuk menunda unjuk rasa menyikapi kondisi akhir-akhir ini akibat terjadinya wabah Corona atau Covid 19.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea kepada Sugawa.id, Jumat (20/3/2020) menyatakan penundaan unjuk rasa MPBI yang rencananya digelar pada 23 Maret 2020 karena maraknya penyebaran virus corona dan aksi selanjutnya ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Dia meminta agar pemerintah dan DPR tidak melaksanakan pembahasan Omnibus Law Khurusnya RUU Cipta Kerja . “Pemerintah dan DPR harus fokus dan mengutamakan penanggulangan wabah Corona dulu,” kata Andi Gani.

Andi Gani berharap nantinya DPR dapat memberi ruang seluas-luasnya dan membuka diri terhadap usulan-usulan serikat pekerja dan masyarakat. “Penolakan ini akan terus kami lakukan demi menjaga martabat pekerja Indonesia,” katanya.

MPBI juga meminta pemerintah dan pelaku usaha untuk menyediakan berbagai alat kesehatan (Alkes) bagi para pekerja yang tidak dapat mengerjakan pekerjaan di rumah mereka.

Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan Zaki Mubarok mendukung keputusan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menunda unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja pada 23 Maret 2020. Hal itu karena mewabahnya Virus Corona di Indonesia dan jika unju krasa tetap digelar dengan personil yang besar maka kekhawatiran penularan akan bertambah besar.

“Langkah mereka sudah benar, dan membantu pemerintah menangkal penularan. Toh jika masalah Corona sudah selesai mereka dapat melakukan aksi unjuk rasa itu,” kata Zaki.

Menurutnya, upaya penundaan aksi unjuk rasa ini pun harus membuat Pemerintah dan DPR ikut membantu buruh menghentikan pembahasan regulasi Cipta Lapangan Kerja tersebut. Karena fokus yang harus dibahas keduanya adalah penanganan wabah virus asal Tiongkok tersebut.

“Ini kebijakan yang harus diselesaikan pemerintah, karena masyarakat sekarang ketakutan dengan Corona. Sekarang saja sudah ada lagi penambahan pasien terpapar Corona,” ujar Zaki.

Zaki menyatakan saat ini yang paling dibutuhkan adalah masyarakat dan pemerintah serta semua elemen bersatu menyelesaikan masalah virus Covid-19. Karena keberadaan virus ini membuat perekonomian merosot tajam. Mengingat ekspor barang dari tanah air ke luar negeri dihentikan.

“Harus bisa bersatu dulu mengatasi bencana penyakit ini. MPBI saja sudah mau menunda aksi ini agar pemerintahfokus mengendalikan Corona, kenapa pemerintah tidak mau sebaliknya seperti itu,” imbuhnya.

MPBI sendiri merupakan aliansi buruh Asia terbesar karena merupakan gabungan organisasi KSBSI, KSPSI dan KSPI. (nia/wib)

Share :