FOKUS :

Polres Metro Depok Tetapkan Tersangka di Insiden Crane Rubuh 

Polres Metro Depok menetapkan satu orang tersangka dalam peristiwa crane rubuh di proyek PDAM Tirta Asasta Depok. (foto: sugawa.id)  ...

BACK_BANNER_DOG

Inisiator KAMI Sebut Jaksa Tak Berpengalaman

Sidang

Sidang pledoi inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan yang digelar secara virtual di Ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Depok. (Foto: Ist)

 

 

Sugawa.id – Dalam nota pembelaan (pledoi) inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan yang digelar secara virtual di Ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Depok menyebut jaksa penuntut umum (JPU) tidak berpengalaman. 

Syahganda mengatakan, reformasi politik 98 mengantarkan demokrasi di Indonesia itu mempunyai impian luhur bahwa, dengan jalan demokrasi kita akan mempercepat tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sebuah jalan Indonesia berkeadilan. Ini bukan impian kosong, ini yang sangat tegas dan kuat antara demokrasi, keadilan dan kesejahteraan.

Impian reformasi mahasiswa 98 itu bukan pula ingin menjadikan rakyat tinggal duduk berpangku tangan lalu negara mencekoki mulut-mulut lapar mereka. Salah besar itu. Pelajaran kuno tentang demokrasi menyatakan, from the people, by the people and for the people. 

“Empat hal penting yang dihasilkan dari kesepakatan reformasi 98 yakni, 1. Partai politik yang komit terhadap konstituennya, 2. Media massa yang bebas, 3. ‘Civil Society’ yang kuat dan 4. ‘Rule of Law’ atau supermasi hukum yang berbasis pada human rights,” kata Syahganda di pembacaan nota pledoinya. 

Peluang kita, diungkapkan Syahganda, saat ini ialah mendorong kekuatan civil society atau masyarakat madani. Apalagi kini era digital memberikan peluang untuk melakukan konsolidasi ide-ide dan gagasan. Jika ‘big-tech’ di negara maju bersikap mendukung demokrasi, kemungkinan berbeda dengan negara berkembang seperti Indonesia. Ini membutuhkan komitmen kita bersama, apakah kehadiran media sosial dapat mendorong demokrasi atau mematikan demokrasi? 

“Uraian saya terkait ‘big-tech’ dan media sosial di atas berhubungan dengan tuduhan kejahatan terhadap saya di dunia media sosial Twitter. Jika Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana 1946 tidak mengenal Twitter, maka memakai UU ini pada kasus saya sebenarnya sangatlah memilukan,” terangnya. 

Bukan saja UU ini tidak layak digunakan secara substansial, karena mengadopsi hukum militer Belanda, di mana dirinya merupakan seorang sipil. Tetapi JPU juga belum tahu menerapkan pasal-pasal tersebut sehingga bagaimana menarik benang merah konteks revolusi kemerdekaan pada tahun ini 1946-1948, yang masyarakatnya hidup tanpa media komunikasi yang cukup dengan sekarang zaman milenial penuh digitalisasi.

“Apalagi para JPU bertanya kepada para ahli yang hadir di persidangan ‘kapan sih UU Nomor 1 Tahun 1946 ini digunakan?’, apakah Pasal 14 Ayat (1) itu delik formil atau materil’, tanya jaksa lagi ke ahli. Tidak satupun JPU yang pengalaman,” ucapnya. 

“Tadinya saya berpikir JPU akan menuntut saya 6 bulan penjara, untuk membuat efek jera pada pengkritik pemerintah seperti saya. Namun, tuntutan jaksa selama enam tahun ini belum bisa saya temukan rasionalitasnya selama saya menjadi aktivis politik. Sekali lagi saya tidak ingin dijadikan kambing hitam oleh (sebagian) pemerintah untuk bertanggung jawab atas demonstrasi besar-besaran penolakan RUU Ciptaker,” sambungnya.

Dirinya tidak lupa mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya atas berbagai kemungkinan. Ia percaya bulan suci Ramadhan diikat Allah semua para iblis. Di mana membuat hati kita suci dan bersih. Semoga Allah SWT memberikan kemuliaan hati bagi bapak/ibu hakim saat memutuskan perkara atas namaNya sehingga dirinya akan menemukan keadilan yang seadil-adilnya.  

“Mohon sudilah kiranya Bapak Ramon Wahyudi, hakim ketua, Bu Nur Ervianti Meliala, dan Pak Andi Imran Makkalau, hakim anggota, yang merupakan Wakil Allah di muka bumi. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, membebaskan saya dari semua tuntutan jaksa dan memerintahkan kepada negara untuk memulihkan nama baik saya,” pungkasnya. (ter) 


Share :