FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

IFLC Kecam Pelecehan Seksual di Kancah Politik Nasional

Nur Setia Alam

 

Sugawa.id – Ketua Indonesian Feminist Lawyers Club (IFLC) Nur Setia Alam Prawiranegara mengecam peristiwa pelecehan terhadap kaum perempuan di dunia politik tanah air. Salah satu contoh adalah kasus pelecehan terhadap calon Wakil Wali Kota Tangsel Rahayu Saraswati dalam pilkada Tangsel.

“Marilah bertindak cerdas dalam berpolitik jangan menjegal calon lain dengan cara yang tidak profesional, apalagi menyerang secara pribadi dengan cara

Sugawa.id – Ketua Indonesian Feminist Lawyers Club (IFLC) Nur Setia Alam Prawiranegara mengecam peristiwa pelecehan terhadap kaum perempuan di dunia politik tanah air. Salah satu contoh adalah kasus pelecehan terhadap calon Wakil Wali Kota Tangsel Rahayu Saraswati dalam pilkada Tangsel.

atau melakukan pelecehan seksual terutama melalui media sosial karena hal tersebut bukan hanya perbuatan melawan hukum tetapi termasuk pelanggaran UU ITE,” kata Nur Setia Alam.

Dia mengatakan penyebaran dan penggunaan foto oleh pihak tertentu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena terdapat hak cipta yang dimiliki oleh si pemilik foto dan foto yang hendak digunakan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum.

Pelakunya dapat dijerat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang berbunyi, “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan” dan Pasal 27 jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang berbunyi, “ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Ketua IFLC ini menyatakan politik itu seperti mata uang antara seni dan kekuasaan. Politik adalah proses untuk menggapai suatu kekuasaan bagi yang ingin menjadi pemimpin di suatu wilayah tertentu, tetapi untuk memperolehnya membutuhkan seni agar terlihat apik dan menarik, baik bagi para pemilih maupun lawannya. “Untuk sampai kepada tujuan kekuasaan politik tersebut prosesnya harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga bisa tetap menjadi penggunaan kekuasaan yang konstitusional dan bermartabat,” tuturnya.

Indonesian Feminist Lawyers Club/IFLC sangat menginginkan adanya seorang perempuan menjadi pimpinan daerah, karena sebagai aset besar milik bangsa harus didorong maju, bukan hanya kuantitas, melainkan juga kualitasnya, dengan tujuan mengusung adanya kesetaraan gender, oleh karena itu sudah saatnya perempuan berpartisipasi aktif membangun bangsa dan negara melalui jalur politik.

“Karena sebagai pemimpin, permpuan dapat menyampaikan aspirasi serta kepentingan perempuan yang selama ini dianggap kurang penerapan dan pelaksanaannya, apalagi saat ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih tertunda dan dinyatakan sulit untuk dibahas,” tambahnya.

Pelecehan seksual terhadap salah satu calon pimpinan daerah dengan cara Misogini, suatu cara berupa kebencian atau tidak suka terhadap perempuan diwujudkan dengan diskriminasi seksual, fitnah, kekerasan terhadap perempuan, dan objektifikasi seksual perempuan serta pelecehan seksual) media sosial, serta menyebarkan photo milik pribadi dan menuliskan kalimat berupa ujaran kebencian agar dibaca oleh publik. Maka apa yang dilakukan Saraswati dalam menempuh jalur hukuml adalah benar, karena untuk menegakkan kebenaran, bukan semata-mata untuk melakukan pembelaan kampanye sebagai calon.

“Sebagai aktivis perempuan, dia menyadari perbuatan seperti ini tidak hanya akan terjadi saat kampanye, tapi juga dalam kehidupan di masyarakat, sebagaimana sering diulas oleh Komnas Perempuan bagaimana tingkat kekerasan seksual dan pelecehan seksual terus meningkat tiap tahunnya,” ujar Nur.

Sebelumnya Calon Wakil Wali Kota Tangsel Rahayu Saraswati menyatakan bakal menempuh jalur hukum atas kasus pelecehan yang menimpanya di pilkada Tangsel. Dia menganggap, postingan tentang dirinya di media sosial sebagai pelecehan seksual. “Intinya bahwa, pelecehan seksual tidak bisa ditolelir dan kami sedang mempertimbangkan langkah hukum, kemungkinan besar akan dilaporkan (ke polisi),” kata Saraswati.

Saraswati mendapat dua serangan secara seksual di media sosial. Yang pertama berasal dari kader Partai Demokrat Cipta Panca Laksana. Dalam cuitannya akun Twitter-nya @panca66, Panca menyatakan, “Paha calon wakil Wali Kota Tangsel itu mulus banget.” Panca memang tidak menyebutkan nama, namun asumsi yang berkembang yakni cuitan Panca menyasar calon Wakil Wali Kota Tangsel ini, karena kandidat bakal calon Wakil Wali Kota Tangsel semuanya adalah lelaki, kecuali Rahayu.

Pelecehan seksual di media sosial kedua didapat Saras dengan cara menggunakan foto maternity shoot dirinya ketika tengah hamil. Foto itu diviralkan oleh akun Facebook bernama Bang Djoel ke grup Tangsel Rumah dan Kota Kita. Dalam postingan tersebut disertai dengan tulisan yang menyasar ke pelecehan secara fisik.(wib)

Share :