FOKUS :

Langkah Polri Tangkap Penimbun Masker di Sejumlah Daerah

Sugawa.id – Maraknya aksi penimbunan masker berhasil dibongkar jajaran kepolisian dalam beberapa hari berselang. Sejumlah kasus penggerebekan pelaku dan pembongkaran...

Banner DUKA CITA SUGAWA

Haris Azhar Sebut Mantan Sekretaris MA yang Buron Ada di Jakarta

Haris Azhar

Haris Azhar – Dok Foto : Kompas

 

Sugawa.id – Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyebut mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) NH dan menantunya RH, tersangka kasus suap dan gratifikasi perkara di MA pada 2011-2016 berada di Jakarta dan mendapat perlindungan dari oknum tertentu. NH dan RH sendiri telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sebenarnya kan kalau info tak resminya keduanya tinggal di sebuahaparteman mewah di Jakarta. Saya rasa KPK sendiri tahu dimana NH dan menantunya berada,” tutur Haris kepada wartawan, Selasa (18/2/2020). Ia menyatakan KPK tak berani menangkap NH karena yang bersangkutan mendapat perlindungan oknum yang kuat sehingga penetapan status DPO terhadapnya hanya formalitas belaka.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, KPK mengapresiasi inisiatif dan informasi dari Haris Azhar, pihaknya belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isu tersangka NH dan RH berada di apartemen mewah miliknya di Jakarta seperti yang diungkapkan HAris.

“Kami menyarankan saudara Haris Azhar untuk membeberkan secara terbuka di mana lokasi persembunyian tersangka NH dan menantunya (RH), serta menyebutkan siapa yang menjaganya secara ketat,” tegasnya.

Ia menuturkan, KPK telah telah mengajukan permintaan bantuan ke Polri untuk mempercepat upaya pencarian dan penangkapan para DPO. “Sekali lagi kami sampaikan, jika memang memiliki itikad baik maka yang bersangkutan bisa datang ke KPK menyampaikan informasi keberadaan para tersangka yang katanya ada di Jakarta,” ujarnya.

NH dan RH disangkakan pasal 12 huruf a atau huruf b subsider pasal 5 ayat (2) lebih subsider pasal 11 dan/atau pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (cok)

Share :