FOKUS :

Polres Metro Depok Tetapkan Tersangka di Insiden Crane Rubuh 

Polres Metro Depok menetapkan satu orang tersangka dalam peristiwa crane rubuh di proyek PDAM Tirta Asasta Depok. (foto: sugawa.id)  ...

BACK_BANNER_DOG

Gubernur Banten Bagikan Sertifikat Redistribusi ke Warga Citorek Lebak

WhatsApp Image 2021-09-22 at 20.56.14

Gubernur Banten Wahidin Halim didampingi Kakanwil BPN Banten Rudi Rubijaya berfoto bersama warga Citorek, Kabupaten Lebak, penerima Sertifikat gratis program Redistribusi Tanah. (foto: sugawa.id)

 

Sugawa.id – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten, Rudi Ribijaya membagikan 1.600 sertifikat tanah dalam program redistribusi tanah objek reforma agraria tahun 2021 untuk warga Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak di kantor Kanwil BPN Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B),  Rabu (22/9/2021).

Gubernur mengatakan, penyerahan sertifikat tanah kepada warga masyarakat merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat untuk mendapatkan bukti sah kepemilikan tanah. “Sertifikat merupakan jaminan tentang hak. Secara administrasi, status kepemilikan tanah sudah lengkap,” ujar Gubernur yang akrab disapa WH ini.

Gubernur mengatakan, dengan adanya sertifikat tanah dapat mengurangi terjadinya konflik pertanahan, dan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat, karena dengan adanya sertifikat, harga tanah secara otomatis akan meningkat. “Punya tanah, punya air, dan punya penghidupan yang layak,” cetus WH.

Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga mengungkapkan, saat ini harus diwaspadai beredarnya sertifikat palsu yang meresahkan masyarakat. “Atas perhatian pemerintah lalu diberikan sertifikat. Jaminan tentang hak, secara administrasi status kepemilikan lengkap. Di sisi lain, di Provinsi Banten masih banyak tanah yang perlu dikonsolidasikan,” tuturnya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Rudi Rubijaya mengungkapkan, sertifikat yang diserahkan merupakan lahan pelepasan kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) untuk memberikan tanah atau land reform bagi warga.

“Diharapkan sertifikat ini ke depannya dapat memberikan kesejahteraan. Tanahnya bisa dimanfaatkan dengan baik,” kata mantan Kakanwil BPN Bali ini.

Rudi mengatakan, pada penyerahan sertifikat tanah kali ini sebanyak 1.600 sertifikat. Untuk target tahun ini masih ada 500 sertifikat tanah yang sedang dalam proses. 

”Insya Allah target 5 ribu bidang tanah dalam program redis di Citorek bisa kita capai,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Agus Sutrisno kepada menjelaskan, dua tahun berturut-turut pihaknya sudah menyelesaikan dan membagikan ribuan sertifikat tanah secara gratis melalui program redistribusi tanah kepada warga adat Banten Kidul.

Menurut Agus, dipilihnya desa adat Citorek sebagai sasaran program redistrubusi adalah,  hasil dari penetapan batas kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Wawengkon Citorek.

”Tahun lalu sebanyak 3.700 bidang sudah kami bagikan kepada masyarakat, dan tahun ini ada 1.600 bidang juga kami bagikan,” terang Agus.

Agus menjelaskan, program redistribusi tanah adalah aset tanah yang baru atau fresh land yang diberikan kepada masyarakat dari tanah terlantar seperti HGU (Hak Guna Usaha) yang tidak dimanfaatkan, dan pelepasan tanah kawasan hutan, seperti yang dilakukan di Wewengkon Citorek, Banten Kidul.

Menurut Agus, pertimbangan lain kenapa Citorek kembali menjadi lokasi redistribusi tanah, karena merupakan lanjutan dari tata batas TNGHS yang sudah dilakukan sejak tahun 2018, kemudian kelanjutan dari kegiatan redistribusi di tahun 2020, sehingga tahun 2021 ini diharapkan 5  desa di Citorek menjadi ‘Desa Lengkap Terpetakan’.

Dikatakan, selain menjadi lokasi redistribusi tanah, daerah yang berada di sekitar lokasi redistribusi di Citorek juga ditetapkan menjadi lokasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), sehingga tahun 2021 ini sebanyak  5 Desa Citorek akan menjadi desa lengkap terpetakan.

Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Banten Farida Widyatarti menjelaskan, program redistribusi tanah di Banten tahun anggaran 2021 ini memiliki target sebanyak 5 ribu  bidang yang tersebar di Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang.

”Alhamdulillah, meski dalam  masa Pandemi Covid 19. Namun  berkat kerja keras dan dukungan semua pihak, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, kami berhasil menerbitkan sertifikat sebanyak 1.600 bidang dalam triwulan ketiga di Kabupaten Lebak,” ujar Farida.

Ia mengatakan, kondisi Pandemi Covid 19 plus PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tidak menjadi kendala dalam mencapai target penyelesaian program redistribusi, karena pihaknya terus melakukan  pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data fisik atau data yuridis secara simultan yang mulai dilaksanakan pada awal Februari 2021 lalu.

”Adanya Pademi Covid 19 plus PPKM, petugas kami terpaksa melakukan sosialisasi dan pengumpulan data fisik secara door to door agar target penyelesaian bisa tercapai,” ungkapnya.

Farida menambahkan, tujuan penerbitan sertifikat di tata batas hutan  TNGHS itu adalah, dalam upaya mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dan memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah.

”Agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah mereka, serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab, dengan adanya sertifikat tanah harga jual tanah menjadi lebih tinggi,” tuturnya. (yas)

Share :