FOKUS :

Hari Bhayangkara ke-74, Tantangan Polri Berbenah di Tengah Pandemi Covid-19 

Hari Bhayangkara ke-74 yang jatuh pada 1 Juli 2020, harus diperingati di tengah situasi pandemi Covid-19 atau virus corona. (foto:...

1-min

Eksekusi Pidana Djoko Tjandra Dinilai Tak Memiliki Kekuatan Konstitusional

Djoko Tjandra Ditangkap

Djoko Tjandra saat ditangkap Bareskrim Polri. (Dok Foto Kompas) 

Sugawa.id – Pakar hukum tata negara Prof. DR Irmanputra Sidin menegaskan eksekusi pidana Djoko Tjandra oleh Bareskrim Polri tidak memiliki kekuatan konstitusional dan Djoko Tjandra harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Irman menjelaskan, bahwa putusan MA No 12/PK/Pid.Sus/2009 pada 11 Juni 2009 yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus Cessie Bank Bali yang memutuskan bahwa Djoko Tjandra bersalah dan dihukum dua tahun penjara sejatinya tidak memiliki kekuatan konstitusional.

Melakui akun instagram resminya irmanputra_sidin menjelaskan, putusan MA No 12/PK/Pid.Sus/2009 pada 11 Juni 2009 yang mengabulkan PK Jaksa Penuntut Umum tidak bisa dieksekusi. Pasalnya, keputusan MK No 33/PUU-XIV/2016 terkait istri Djoko Tjandra Anna Boentaran menguji pasal 263 KUHP yang mana seharusnya PK hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun kenyataannya JPU yang mengajukan PK setelah Djoko Tjandra diputus bebas dari tuntutan hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 156/Pid.b/2000/PN.Jak.Sel dan dikuatkan oleh putusan MA 1688K/Pid/2000.

“MK (dalam putusan 33/PUU-XIV/2016) menyatakan norma ini adalah konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain, bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas,” jelasnya.

Untuk itu, Irman meminta jika tafsir dalam pasal 263 KUHP dimaknai berbeda, maka bakal menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Oleh karenanya, Irman menambahkan, putusan kasasi MA No 1688K/Pid/2000 tertanggal 28 Juni 2001 yang menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah penguatan bahwa Djoko Tjandra bebas dari tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi bukan tindak pidana.

Sebelumnya Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakir memandang bahwa upaya PK kejaksaan dalam kasus Djoko Tjandra cacat hukum. PK yang dilakukan oleh kejaksaan menurutnya tidak boleh mewakili kepentingannya melainkan untuk kepentingan korban, terdakwa, atau terpidana.

“Kesempatan akhir PK itu milik terpidana. Mengacu pada KUHAPidana jika jaksa mengajukan PK untuk kepentingannya maka langkah tersebut tentu cacat hukum,” ujar salah satu perumus Rancangan KUHPidana ini.

Dijelaskan Mudzakir, dalam proses penanganan perkara di pengadilan, jaksa dalam hal ini JPU (jaksa penuntut umum) menurutnya telah diberi kesempatan membuktikan dakwaannya mulai dari tingkat pertama (pengadilan negeri) hingga MA. Jika dalam proses tersebut JPU tidak dapat membuktikan dalilnya sebagaimana didakwakan. maka upaya JPU berhenti sampai di situ. “Azas prinsipnya tidak boleh PK karena jaksa sudah diberikan kesempatan dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung,” tukas Mudzakir.

Menurut Mudzakir, jaksa mengajukan PK memang presedennya pernah terjadi. Namun upaya PK itu untuk kepentingan korban, terdakwa atau terpidana. Artinya JPU mengajukan PK karena ada putusan yang melupakan hak dan kepentingan korban.

Ia mencontohkan perkara mantan Danjen Kopasus Muchdi PR yang mana jaksa melakukan upaya PK alasannya demi kepentingan korban. Oleh karenanya, kata Mudzakir ruang kewenangan bagi jaksa mengajukan PK tidak dibuka bagi jika bertujuan memberatkan terdakwa, atau terpidana terkecuali bermaksud meringankan terdakwa atas kesalahan jaksa sehingga perlu diluruskan kembali kembali agar supaya pengadilan mengubah hukuman yang tepat dan menguntungkan terdakwa.

Sebelumnya seperti diberitakan tersangka kasus Cassie Bank Bali Djoko Tjandra ditangkap Bareskrim di Malaysia dan berhasil dibawa kembali ke tanah air, Kamis (30/7/2020).(wib/cok)

Share :