FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Delapan Aktivis KAMI Ditangkap Terkait Demo Omnibus Law

Awi Demo ok

Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono (sugawa.id)

Sugawa.id – Delapan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI) ditangkap Direktorat Siber Bareskrim Polri dan Polda Sumatera Utara. Dua di antaranya dikenal luas sebagai deklarator KAMI yakni AP dan JH. Sementara satu orang lagi yakni KA adalah (Ketua KAMI Medan).

Kedelapan aktivis ini dituding dikenakan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 160 KUHP karena dianggap menebarkan rasa kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja 8 Oktober 2020.

Adapun delapan aktivis KAMI yang ditangkap KA, JG, NZ dan WRP yang ditangkap di Medan oleh tim Siber Polda Sumatera Utara. “Mereka semua ditangkap tim Siber Polda Sumatera Utara karena adanya aksi anarkis dalam demo menolak Omnibuslaw di Sumetera Utara,” kata Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono, Selasa (13/10/2020).

Awi menambahkan untuk di Jakarta juga ada 4 aktivis yang ditangkap oleh tim siber Bareskrim Polri yakni AP dan JH (Deklarator KAMI), serta SG dan KA, keempatnya ditangkap di Jakarta dengan tuduhan yang sama. “Tiga tersangka  sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara satu tersangka masih diperiksa,” jelas Awi.

Jadi di Medan ada 4 tersangka dan kini sudah ditahan, sedang di Jakarta ada tiga. Seorang lagi menolak diperiksa karena masih menunggu pengacaranya. Yang dari Medan pun sudah dibawa ke Mabes Polri. Mereka semua dipersangkakan melanggar Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 160 KUHP 6 karena dianggap memberikan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau perzmusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan SARA dan penghasutan,” katanya. (wib)

Share :