FOKUS :

Mahfud MD Minta Aparat Usut Kasus Syekh Ali Jaber Secara Tuntas

Menko Polhukam Mahfud MD. (foto: terkini)   Sugawa.id – Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat baik aparat keamanan maupun intelijen...

1-min

Cyber Indonesia Nilai Ruslan Tak Dapat Dibela Atas Dasar Kebebasan Berpendapat

unnamed

Ketua Umum Cyber Indonesia Habib Muannas Alaidid. (foto: padarnews)

 

Sugawa.id – Ketua Umum Cyber Indonesia Habib Muannas Alaidid menilai narasi yang dilontarkan Ruslan Buton tidak bisa dibela atas dasar kebebasan berpendapat. Karena apa yang dilakukan diduga kuat menyebarkan berita bohong, kebencian berdasarkan SARA, penghinaan dan ancaman yang berdampak pada kegaduhan sosial. 

“Narasinya tak bisa dibela dengan dasar kebebasan berpendapat,” ujar Muannas Alaidid, Jumat (29/5/2020).

Ruslan Buton sendiri dijemput oleh aparat gabungan Polri dan POM TNI Kamis (28/5/2020). Panglima Serdadu Eks Trimata Nusantara tersebut ditangkap polisi akibat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana salah satu poinnya meminta agar Jokowi mundur.

Muannas Alaidid menilai Ruslan Buton diduga menyebarkan berita bohong, kebencian berdasarkan SARA dan penghinaan pada penguasa melalui surat dan audio yang viral di media sosial.

“Dalam surat dan audio Ruslan Buton terdapat kalimat dirinya mewakili suara seluruh Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia… Ini berita bohong karena Ruslan Buton mengatasnamakan mewakili suara seluruh WNI. Ini dugaan pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat 1 UU No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana tentang larangan menyebarkan berita bohong,” katanya. 

Ketua Umum Cyber Indonesia ini juga .enilai yang bersangkutan menyebarkan kebenciaan berdasarkan demi kepentingan politiknya dalam kalimat “Seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, agama dan ras yang akan menjelma bagaikan Tsunami dahsyat”. Ini dugaan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE terkait larangan kebencian berdasarkan SARA,” tegasnya. 

Dia juga menilai yang bersangkutan juga melakukan penghinaan pada penguasa Pasal 207 KUHP yang terlihat dalam surat dan audio Ruslan Buton khususnya kepada Presiden Joko Widodo sekaligus kalimat-kalimat ancaman akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat yang akan meluluhlantakan para penghianat bangsa.
Penangkapan Ruslan Buton ini dibenarkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono. “Betul,” kata Argo saat dihubungi, Jumat (295/2020). (cok)

Share :