FOKUS :

Mahfud MD Minta Aparat Usut Kasus Syekh Ali Jaber Secara Tuntas

Menko Polhukam Mahfud MD. (foto: terkini)   Sugawa.id – Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat baik aparat keamanan maupun intelijen...

1-min

Bupati Sidoarjo Jadi Tersangka, Ini Kasus yang Menjeratnya

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, S.H., M.Hum. (foto: portal pemkab Sidoarjo)

 

Sugawa.id- Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) akhirnya ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka penerimaan suap proyek infrastruktur. Saiful diduga menerima duit total Rp 550 juta. ’’Sejalan dengan penyidikan, KPK menetapkan enam orang tersangka,” ujar Alexander Marwata, wakil ketua KPK, di Jakarta, Rabu (8/1/2020). Ada uang sekitar Rp 1,8 miliar yang disita KPK saat mengamankan Saiful dalam OTT. Duit itu disita dari sejumlah lokasi dalam rangkaian OTT.

Selain orang nomor satu di Sidoarjo itu, lembaga antirasuah juga menyematkan tersangka kepada sejumlah kepala dinas dan pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih; pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto; dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji. Mereka diduga sebagai penerima. Sedangkan dua tersangka lainnya, diduga sebagai pemberi adalah Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi dari pihak swasta.
Pemberian suap itu diduga berkaitan dengan sejumlah proyek yang dimenangkan Ibnu Ghopur. Antara lain pembangunan wisma atlet senilai Rp 13,4 miliar, pembangunan Pasar Porong senilai Rp 17,5 miliar, Jalan Candi-Prasung senilai Rp 21,5 miliar, peningkatan Afv. Karang Pucang, Pagerwojo, Buduran, senilai Rp 5,5 miliar.

Saiful, Sunarti, Judi, dan Sanadjihitu disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ibnu dan Totok disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seperti diberitakan, bupati Sidoarjo bersama sejumlah orang terkena OTT kali pertama sejak pimpinan KPK di bawah nakhoda Firli Bahuri dilantik pada 20 Desember 2019.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, OTT ini berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa. “KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,” kata Ali Fikri, Selasa (7/1/2020). (tho)

Share :