FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

Berpotensi Korupsi, 83 Persen Pilkada Indonesia Dibiayai Pihak Ketiga

 

Sugawa.id – Hasil survey Direktorat Litbang KPK menunjukkan 82,3% biaya pilkada dibantu sponsor atau pihak ketiga, sehingga ada potensi calon kepala daerah menebar janji dan membuat masalah hukum.

“Calon kepala daerah jangan menebar janji, terutama kepada pihak ketiga atau sponsor yang membantu proses pemenangan. Ini namanya menggadaikan kekuasaan dan itu pasti korupsi. Itu akan berhadapan dengan masalah hukum,” kata Ketua KPK Firli Bahuri kala memberi paparan dalam webinar “Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas”, Selasa (20/10/2020).

Webinar ini diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum dan diikuti oleh 736 pasangan calon (paslon) kepala daerah di 270 daerah peserta pilkada yang meliputi 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Firli mengatakan, KPK memiliki kepentingan memberikan bekal bagi calon kepala daerah. “Ini agenda penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara khususnya pemilihan kepala daerah termasuk mewujudkan Pilkada yang jujur dan berintegritas,” katanya.

Apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 ini, tambah Firli, titik krusialnya adalah karena ada realokasi anggaran untuk penanganan pandemi. Kepala daerah, terutama petahana sangat rentan untuk menggunakan dana pandemi untuk kepentingan pilkada. “Dana jaring pengaman sosial ini paling rawan diselewengkan untuk kepentingan pilkada,” ujarnya.

Dia menambahkan, kepala daerah memiliki kekuasaan yang luar biasa mulai dari penyusunan anggaran sampai distribusi anggaran, mulai dari perizinan hingga tata niaga di daerah. Karena itu, KPK melalui banyak program pencegahan berupaya untuk mendampingi daerah melakukan perbaikan sistem dan mencegah korupsi.

KPK menyelenggarakan serangkaian kegiatan melalui program Pilkada Berintegritas. Setelah pembekalan nasional, KPK akan melanjutkan pembekalan untuk penyelenggara, peserta dan pemilih Pilkada di tingkat regional yang meliputi 9 provinsi untuk mensosialisasikan nilai-nilai integritas pada proses pilkada. Pembekalan regional pertama akan diselenggarakan di Kota Palangkaraya pada 22 Oktober 2020 untuk empat daerah peserta pilkada yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Banten. (wib)

Share :