FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Bank Daerah Berpotensi Jadi Sumber Korupsi di Pilkada Serentak

gedung KPK ok

Gedung KPK (Kompas)

Sugawa.id – Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki potensi kerawanan korupsi yang tinggi pada masa pilkada serentak 2020. Karena ada lebih dari 30% petahana yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada serentak di 270 daerah, dengan tingginya biaya politik yang harus disiapkan calon petahana maka sebagai pemegang saham, tidak menutup kemungkinan BPD akan dimintai kontribusi baik secara sukarela maupun paksaan.

Maka pegawai BPD punya peranan penting dalam menjaga integritas di masa perhelatan pilkada serentak dan dapat mendeteksi potensi korupsi secara dini. “Semua pegawai yang bekerja di perbankan, harus mempunyai integritas yang tinggi. Namun, di sisi lain pegawai dan korporasi BPD juga rentan menjadi subyek tindak pidana korupsi. Maka jika hal itu terjadi, jangan ragu untuk melaporkan kepada penegak hukum,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam rapat kordinasi antara KPK dengan 27 Bank Pembangunan Daerah dan Asosiasi Perbankan Daerah (Asbanda), akhir pekan lalu.

Seperti dikutip dari situs resmi KPK, Alex mengungkapkan, modus korupsi di BPD, umumnya terkait pengadaan barang dan jasa dengan melakukan rekayasa lelang, mark up, praktik arisan proyek dan pemufakatan jahat dengan rekanan. Selain itu suap dalam penganggaran, dan gratifikasi. Modus-modus korupsi ini juga kerap ditemukan dalam perusahaan-perusahaan BUMN maupun BUMD.

Selain masalah korupsi pimpinan daerah, Alex mengungkapkan, dalam pemberian kredit sering kali juga terjadi gratifikasi dari debitur kepada pegawai. Dampaknya di masa depan pegawai tersebut akan segan jika debitur mengalami kredit macet. Karenanya, Alex meminta dibuatkan regulasi tegas yang melarang pegawai menerima sesuatu. Selain itu, BPD dapat menggunakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai sarana untuk memonitor secara dini adanya penyimpangan pegawai.

Ketua Umum Asbanda Supriyatno menyatakan pihaknya telah menerapkan praktik prudential banking dengan melakukan penguatan integritas kepada BPD se-Indonesia dengan bekerja sama dengan KPK.

“Antara lain dalam menyiapkan sistem dan kebijakan terkait LHKPN, pengendalian gratifikasi, implementasi dan revitalisasi whistleblowing system yang dapat digunakan oleh BPD seluruh Indonesia, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan oleh pejabat di lingkungan BPD,” kata Supriyatno.

Asbanda bersama KPK, tambah Supriyatno, juga telah melakukan kerja sama pencegahan korupsi terkait optimalisasi penerimaan daerah. Khususnya pajak daerah yang dipungut dari transaksi masyarakat dengan penyedia jasa di daerah seperti hotel dan restoran. Terbukti, tambahnya, dari kerja sama tersebut terjadi peningkatan penerimaan daerah yang berdampak positif pada PAD. (wib)

Share :