FOKUS :

Razman : Kejaksaan Depok, Jangan Bermain Kasus Dugaan Korupsi Damkar

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok. (Foto: Ist)     Sugawa.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok diingatkan untuk...

BACK_BANNER_DOG

Ancam Tindak Tegas Pejabat yang Terlibat Mafia Tanah

Sunraizal

Irjen Kementerian ATR/BPN Sunraizal. (Foto : Ist)

 

 

Sugawa.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sangat serius memberantas aksi mafia tanah yang meresahkan. Sejak 2017 lalu, Kementerian ATR/BPN sudah membentuk Satgas Mafia Tanah bekerjasama dengan Kepolisian RI. 

Irjen Kementerian ATR/BPN Sunraizal mengatakan sesuai arahan Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil, pihaknya terus memperbaiki berbagai hal di internal jajaran Kementerian ATR/BPN maupun jajaran di bawahnya, demi mencegah aksi mafia tanah. Kasus terbaru terungkapnya aksi mafia tanah yang dialami mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Pati Jalal.

Sunraizal menjelaskan sejumlah program dan strategi khusus dilakukan untuk menekan gerak mafia tanah. ”Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui kelemahan yang sangat mungkin menjadi celah yang dimanfaatkan para mafia tanah,” ujarnya, Senin (22/1/2021).

Dia memaparkan, jajaran BPN dalam pendaftaran tanah lebih kepada syarat-syarat formal. Artinya, bila ada surat keterangan palsu, akte palsu, perolehan sertifikat dengan cara menipu, AJB (Akta Jual Belai) dibuat tanpa pengecekan, putusan pengadilan yang dipalsukan, maka  BPN tidak mempunyai kapasitas mengatakan itu palsu.

”Dngan beberapa kelemahan tersebut, sistem terus kami perbaiki. Kementerian ATR/BPN menargetkan seluruh bidang tanah yang didaftarkan, dan yang sudah terdaftar harus dilakukan validasi. Baik itu buku tanah, surat ukur, warkah dan persil bidang tanahnya sekaligus harus dilakukan proses digitalisasi,” ungkapnya juga.

Untuk pendaftaran yang baru atau yang saat ini dilakukan otomatis dilakukan secara digitalisasi. Itu dilakukan sejak pendaftaran. ”Artinya, pendaftaran tanah baru sudah dilakukan secara elektronik. Sedangkan sertifikat tanah yang lama program digitalisasinya sudah dimulai. Didahului proses validasi, agar datanya benar,” cetusnya.

Sunraizal mengakui adanya kelemahan, yakni mengenai integritas Sumber Daya Manusianya (SDM). Tapi Kementerian ATR/BPN mempunyai program khusus peningkatan kompetensi SDM, dan memperbaiki petunjuk teknis (juknis).

”Selain itu, berbagai unit kerja direkomendasikan agar membangun Zona Integritas untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ( WBBM),” terangnya. 

Tujuannya, agar setiap pelaksanaan kegiatan target good governance tercapai maka Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN melakukan dua hal. Pertama yakni melakukan assurance berupa audit, evaluasi, dan monitoring serta review yang dilakukan terus menerus.

Juga dilakukan consulting berupa pendampingan, konsultasi, sosialisasi, dan asistensi. Tujuannya, agar apabila terjadi penyimpangan dapat segera diperbaiki. 

”Untuk pegawai yang  menyalahgunakan kewenangan, mal prosedur dan melanggar etik, maka akan dilakukan audit investigasi. Apabila pada akhirnya terbukti akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya. 

Irjen Kementerian ATR/BPN juga memaparkan tindakan tegas sudah dilakukan. Selama dua tahun belakangan ini, sudah 71 pejabat BPN di berbagai daerah dikenakan hukuman disiplin. Baik itu hukuman disiplin ringan, sedang, maupun hukuman disiplin berat. 

”Kalau  ada petugas BPN yang terlibat mafia tanah, pasti akan dikenakan hukuman berat. Hukumannya mulai dari pembebasan jabatan, turun pangkat, bahkan sampai pemberhentikan,” tegasnya. 

Sunraizal meminta masyarakat yang ingin menjual  tanah agar berhati-hati. ”Jangan sampai menyerahkan sertifikat yang asli kalau identitas pembeli atau notaris belum jelas. Lebih aman apabila notarisnya sudah kita kenal dan kredibel,” katanya. (yas)

Share :