SUGAWA.ID - Laju kapal Partai Golkar melambat seolah-olah membawa beban berat. Para penumpang khawatir kapal akan tenggelam. Mereka merasakan kebocoran di buritan. Air sudah mulai masuk ke lambung.
Tapi nahkoda kapal Golkar tetap tenang memegang kemudi. Dia sangat percaya diri kapal yang dibawanya pasti akan sampai ke pelabuhan tanpa kerusakan berarti.
Gangguan yang menyebabkan kapal Golkar sedikit linglung karena hantaman ormas pendiri yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).
Ketiga sayap partai itu mengirim badai dan meminta Airlangga Hartarto mundur atau digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memaksanya turun. Alasan mereka selaku pendiri terkait dengan kecepatan kapal yang semakin melambat dan dikhawatirkan disalib kapal lain pada Pemilu 2024.
Pendiri Golkar menilai nahkoda telah kehilangan navigasi. Seni membawa kapal dengan lincah dan cerdas tak lagi menonjol. Nahkoda cenderung pilih selamat, aman dan hemat.
Tidak begitu dengan sayap partai yang ingin nomor 1 sampai di tujuan.
Kecepatan dan kelincahan kapal Golkar harus dipacu agar dapat menerobos ombak yang membentang. Mereka sebagai pendiri Golkar paham kekuatan mesin sudah teruji dan selalu mampu melalui ombak bergulung-gulung bahkan badai besar saat melintasi samudera raya.
Apakah nahkoda kapal yang duduk di kursi Ketua Umum Partai Golkar akan mabuk laut dan oleng? Sejarah Partai Golkar tidak menggambarkan demikian. Desakan munas akan berakhir di meja runding dengan komitmen bersama untuk memacu kecepatan mesin partai bergerak.
Seperti memukul tikus di lumbung padi; akhir kisruh Partai Golkar akan mirip-mirip begitu. Tikus dapat dan pemukul serta padi pun tidak rusak.
Huru-hara terbesar partai yang melahirkan politikus-politikus hebat itu pernah terjadi pada 2014 – 2016. Mencuat dualisme kepemimpinan antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono. Pangkal persoalannya saling mengklaim dengan hasil dua munas berbeda. Kubu Aburizal menggelar munas di Bali dan kubu Agung di Jakarta.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada awal Maret 2015 menetapkan kepengurusan Partai Golkar pimpinan Agung Laksono yang sah. Namun, pada Oktober 2015, Mahkamah Agung memutuskan sebaliknya yakni kepengurusan hasil munas di Bali pimpinan Aburizal yang sah.
Konflik internal itu berakhir damai melalui rekonsiliasi pada awal 2016 dengan persetujuan menggelar Munaslub pada 17 Mei 2016.
Artikel Terkait
Wow, Ganjar Pranowo Unggah Selfie Bareng Prabowo dan Jokowi. Ini Kode Pilpres 2024, Kah?
Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Pranowo Tertinggi, Bisa Singkirkan Prabowo dan Anies di Pilpres 2024?
Ganjar Pranowo Resmi Jadi Capres, Politisi Golkar Ini Siap Gerak Cepat Beri Dukungan di Pilpres 2024
Ini Pidato Lengkap Ganjar Pranowo sebagai Capres PDI Perjuangan untuk PIlpres 2024
PDIP dan PPP Perkuat Kerja Sama Menuju Pilpres 2024
Survei Indikator : Erick Thohir akan Beri Kontribusi pada Kemenangan Prabowo atau Ganjar di Pilpres 2024
Jika Pilpres 2024 Tampilkan Head to Head Ganjar dan Prabowo, Berikut Adalah Hasil Surveynya