Banyak Kepala Daerah Korupsi, Penyebabnya Money Politics dalam Pemilu, KPK Ajak Media Bersinergi Lakukan Ini

SUGAWA.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti banyaknya kepala daerah yang korupsi. Salah satu penyebabnya adalah praktik money politics dalam pemilu.

Akibatnya, menurut KPK, hasil pemilu memunculkan sosok pemimpin yang tidak memiliki kapasitas dan integritas.

Indonesia akan memasuki tahun politik 2024. Di saat yang sama, potensi praktik money politics menjelang perhelatan besar tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi bersama, melalui sinergi dan kolaborasi berbagai elemen bangsa termasuk media massa.

Baca Juga: Hari Bhayangkara ke-77, 25 Anggota Polresta Bandara Soetta Mendapat Kenaikan Pangkat, Ini Pesan Kapolresta

“Sebuah pertanyaan besar, kenapa banyak kepala daerah yang korupsi, ternyata biaya politik yang mahal akar masalahnya,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024 yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama KPK, di Jakarta, Senin (3/7/2023)

Lebih lanjut, Alex menyampaikan bahwa berdasarkan survei Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPK, biaya alokasi calon kepala daerah/wali kota/bupati adalah 20-30 miliar rupiah, dan belum dapat dipastikan menang. Sehingga, terbayang berapa banyak biaya yang harus dilipatgandakan jika ingin menang.

Tak jarang, dana sponsor/vendor daerah setempat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi biaya politik. Melalui pendanaan tersebut, calon yang didukung diharapkan dapat menang dan akan mempermudah vendor dalam lelang proyek pembangunan nantinya.

Baca Juga: Sempat Buron Selama 1 Tahun, Terpidana Penipuan Dieksekusi Kejari Tangsel ke Lapas Kelas IIA Tangerang

Politik uang termasuk pelanggaran dalam pilkada. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasangan calon yang melakukan politik uang bisa mendapat sanksi administratif sampai pidana.

Karenanya, seluruh pihak harus mampu dengan tegas menolak adanya praktik politik uang yang sejatinya merusak iklim dan sistem demokrasi bangsa Indonesia.

Terkait upaya pemberantasan korupsi, Alex juga menyoroti tentang peran strategis media di Indonesia. Fokus media atas kinerja KPK diharapkan tak semata tentang penindakan khususnya operasi tangkap tangan (OTT), melainkan juga tentang tugas KPK lainnya.

Baca Juga: Gelar Pameran Lukisan Bertajuk Mimpi Anak Indonesia, CWI Ingin Beri Inspirasi Anak dan Kaum Difabel

KPK juga berharap media dapat terus berperan aktif menggencarkan upaya pendidikan antikorupsi bagi masyarakat, terutama jelang pemilu mendatang.

“Mewakili KPK dan Kemenkominfo, mari kita sukseskan pemilu berintegritas dan menggandeng masyarakat untuk memilih calon yang berintegritas dan memiliki kapasitas. Bersama kita kampanyekan pemilu hajar serangan fajar,” ajak Alex.

Dalam pertemuan ini, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana turut menyampaikan hasil kajian di mana 95,5% dari modus utama korupsi politik yang ditemukan terkait dengan finansial atau keuangan.

Baca Juga: Polresta Bandara Soetta Terima Cendera Mata dari 3 Lembaga TNI saat Rayakan Hari Bhayangkara ke-77