Menko Polhukam Mahfud MD Minta Kementerian hingga TNI-Polri Tunda Halalbihalal, Ini Alasannya

Sugawa.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) ad interim Mahfud MD menginstruksikan kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga TNI dan Polri untuk menunda acara halalbihalal setelah Idul Fitri.

Mahfud Md mengatakan permintaan penundaan halalbihalal ini bertujuan untuk mencegah mobilitas arus balik yang meningkat sehingga tidak terjadi penumpukan atau kemacetan.

"Guna meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat pascaperiode libur nasional dan Idul Fitri, maka pemerintah mengimbau agar kegiatan halalbihalal yang sifatnya pengumpulan pegawai secara serentak ditunda," katanya kepada awak media di Surabaya.

Baca Juga: Arus Balik Penumpang di Pelabuhan Merak dan Gilimanuk Meningkat, Pekerja Formal akan Mulai Bekerja 26 April

Mahfud menjelaskan terkait kebijakan tersebut bukan melarang kegiatan halalbihalal tahun ini namun menunda hingga 2 pekan ke depan pascaperayaan Idul Fitri 1444H, dan cuti bersama tidak diperpanjang,

"Ini bukan pelarangan, tetapi penundaan, karena mungkin saja ada orang yang selain cuti bersama juga punya cuti tahunan atau cuti biasa. Cuti bersamanya tidak diperpanjang," tutup Mahfud Md.

Kebijakan penundaan halalbihalal itu berlaku untuk semua kantor pemerintah, yakni kantor kementerian/lembaga non-kementerian/BUMN/Polri-TNI.

Baca Juga: Ini Kronologi Perselingkuhan Virgoun, hingga Jumlah Transaksi Bernilai Fantastis

Mahfud meminta kepada semua lembaga agar pada pekan pertama, tanggal 24 April -1 Mei, tidak diadakan acara halalbihalal dan lain-lain seperti reunian, dan sejenisnya. Setelah rentang waktu itu atau 2 Mei, baru boleh mulai diadakan halalbihalal.***Yohanes Macpal