Sugawa.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merasa prihatin dengan kabar tewasnya seorang prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
"Kami sangat prihatin terutama korban dari TNI, bagaimanapun juga mereka pahlawan bangsa karena tugas TNI memang menjaga kedaulatan wilayah, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa di atas segalanya. Itu hukum di dalam menjaga kedaulatan negara," kata Hasto menjawab wartawan saat ditemui usai melepas rombongan mudik Bersama PDIP di JIExpo, Jakarta, Rabu (19/4).
Hasto merekomendasikan kepada pemerintah untuk tidak sekadar menganggap eksekutor Miftahul sebagai KKB, melainkan separatis.
Baca Juga: Tanpa Dukungan KPAI, David Ozora Terus Melawan dengan Bermartabat, Berjuang Gapai Keadilan
Menurut dia, negara bisa bergerak serius menanggulangi kekerasan di Papua apabila pemerintah mencap KKB sebagai separatis.
"Kami juga merekomendasikan kepada pemerintah bahwa mereka bukan lagi kelompok bersenjata. Mereka adalah gerakan separatisme yang seharusnya negara kemudian jauh lebih serius menggunakan seluruh instrumen negara. Baik melakukan diplomasi internasional untuk memotong akses mereka ke luar negeri, kemudian melakukan pendekatan ke kalangan masyarakat, tokoh tokoh masyarakat, ke gereja, kemudian kelompok adat, dan kemudian mengedepankan apa yang dilakukan Pak Jokowi pembangunan yang lebih komprehensif mengatasi berbagai ketidakadilan, melindungi hak hak wilayah atas tanah adat, dan membangun desian bagi masa depan," ujar dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu.
Toh, kata Hasto, upaya menanggulangi kekerasan di Papua secara serius menjadi hak Indonesia karena Bumi Cenderawasih sudah menjadi bagian tak terpisahkan Indonesia.
Baca Juga: Panduan Singkat Trip ke Banda Neira, Pusat Wisata Maritim yang Bikin Kita Terhipnotis
"Integrasi Papua ke Indonesia sudah sifat yang final dan tidak boleh ada negara mana pun dan pihak manapun yang menggangu kedaulatan kita dan di luar itu kami percaya bahwa Presiden Jokowi akan memimpin dan memberikan instruksi yang sangat khusus untuk melawan berbagai bentuk gerakan melawan kedaulatan negara. Kami meyakini Presiden Jokowi bersama dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan seluruh kepala staf serta seluruh komponen bangsa, akan lebih serius menanggani keamanan di Papua, dan mengurangi berbagai korban dan melakukan suatu operasi yang bersifat khusus dalam mengatasi berbagai tindakan separatisme dan kami sebagau partai politik akan memberikan dukungan, tetapi ini kan hal hal yang variabelnya itu sangat banyak. Ada domestik, ada internasional sehingga tentu saja kami serahkan dan kami percaya Bapak Presiden Jokowi akan mengambil suatu direction yang tepat atas persoalan itu," kata dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan operasi di Papua menjadi siaga tempur menyusul tewasnya Pratu Miftahul.
"Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu kita ubah jadi operasi siaga tempur," kata Yudo di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, Selasa (18/4).
Baca Juga: Ini yang Disita KPK dari Penggeledahan di Kantor Ditjen Perekeretaapian Kemenhub
Diketahui, prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia usai diserang KKB di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4).
Saat itu, satgas tengah berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Mehrtens yang disandera KKB sejak awal Februari lalu.
