Wow, Berkat Bima Yudho, KPK Didorong Segera Usut Para Pejabat Lampung! Begini Respon Nurul Ghufron

Sugawa.id – Begitu proses hukum atas Bima Yudho dihentikan, banyak pihak serukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera usut semua pejabat tinggi Lampung. Bima Yudho sendiri ikut buka suara.

"Pemerintah pusat juga, KPK terutama harus mengecek pejabat-pejabat yang ada di Provinsi Lampung. Gue mau, cek sekarang juga," kata Bima Yudho dalam suatu kanal YouTube.

Dalam bahasa khasnya dan apa adanya, Bima Yudho mengatakan tidak yakin dana dari pemerintah dipakai secara adil bagi masyarakat, “Kayak gue curiga banget gitu, gue gak yakin dana dari pemerintah ini digunakan seadil-adilnya untuk masyarakat, gue pengen hal itu sih,” begitu dia berujar.

Baca Juga: Netizen Usul TikToker Bima Yudho Tuntut Balik Si Pelapor, Ginda Ansori Malah Bilang Begini

Seruan agar KPK segera lakukan pemeriksaan dan mengusut semua kasus-kasus yang santer diusung netizen dan media juga datang dari banyak pihak. Salah satunya Ketua Umum Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani.

Menurut Julius Ibrani, bukan sekali dua kali pemerintah Lampung berurusan dengan KPK. Disebutkan pimpinan daerah di Lampung sudah lima kali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KPK dipimpin Agus Rahardjo.

"Kita tahu Lampung pernah diperiksa oleh KPK akibat dugaan korupsi dan sepertinya tidak mengubah situasi," ujar Julius Ibrani. Berarti itu sudah tanda bahaya. KPK harus memeriksa lebih teliti dan detail lagi kasus-kasus korupsi yang libatkan pejabat Lampung.

Baca Juga: Hasil Liga Champions, Chelsea vs Real Madrid. Los Blancos Lolos ke Semifinal Dengan Agregat 4-0

Netizen sangat mendorong KPK untuk mengusut semua pejabat tinggi Lampung terkait buruknya infrastruktur jalan di daerah itu. KPK harus curiga apakah APBD untuk perbaikan jalan benar-benar dipakai dengan tepat sasaran.

“Garuk aja koruptor-koruptor, jangan diamkan!” Tulis netizen @BlaccoTanya.

“Anggaran infrastuktur Lampung disusun oleh gubernur dan disahkan oleh DPRD. Kalo melihat alokasinya 10% dari APBD, kayaknya semuanya salah,” tulis @Laksmana79.

Baca Juga: Shanghai Gelar Pameran Industri Otomotif Internasional, 1500 Mobil Dipamerkan, Yuk Simak Apa Saja

Justru netizen lah yang membantu Bima Yudho untuk membuktikan buruknya pembangunan infrastruktur di Lampung. Bahkan sejumlah kasus-kasus lama para petinggi Lampung juga ikut dibongkar.

Sikap KPK sendiri sejauh ini cukup responsif atas temuan-temuan yang diunggah netizen. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan bahwa KPK akan turun untuk memantau terlebih dulu. Hal itu guna memastikan ada atau tidak tindakan dugaan korupsi dalam pembangunan jalan Lampung.