Beda Opini Alissa Wahid vs Gus Nadir Soal Larangan Salat Idulfitri bagi Muhammadiyah, Ini Penjelasan Menag

Sugawa.id – Beredar selebaran di beberapa kota melarang umat Muhammadiyah melaksanakan Shalat Idul Fitri di lapangan. Alasannya, pemerintah daerah setempat hanya akan mengikuti ketetapan Idul Fitri dari pemerintah pusat. Ini memicu debat di kalangan dua tokoh Nahdatul Ulama (NU), Alissa Wahid dan Nadirsyah Hosen. Bagaimana menurut Menteri Agama?

“Setelah Kota Pekalongan, sekarang Sukabumi. Setelah itu mana lagi?” Begitu tulis Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti di Twitter, Senin (17/04). Dia mengunggah selebaran dari Wali Kota Sukabumi yang berisi larangan melaksanakan Shalat Idul Fitri di di Lapangan Merdeka bagi umat Muhammadiyah.

Alasannya Shalat Ied akan dilakukan oleh Pemda Kota Sukabumi mengikuti ketetapan Pemerintah Pusat dalam penentuan 1 Syawal 1444 H.
Kontan postingan itu mengundang perdebatan netizen. Alissa Wahid, salah satu tokoh NU sekaligus putri mendiang Gus Dur, ikut berkomentar.

Baca Juga: Santuni para Santri di Ponpes, Ini yang Dilakukan Kejari Depok

“Harusnya hal seperti ini tidak terjadi. Adalah hak warga Muhammadiyah, NU, Persis, Aboge dll untuk beribadah pada waktu yang mereka yakini. Semoga pak Menteri @kemendagri dapat segera mengingatkan para kepala daerah. Urusan agama tidak masuk otonomi daerah lho,” protes Allisa Wahid.

Sementara itu tokoh NU lain, Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir, justru setuju dengan surat selebaran tadi. Menurutnya, dalam fiqh, lebaran itu ikut keputusan pemerintah. Secara aturan bermasyarakat, pemerintah nggak boleh melarang yang lebarannya berbeda.

“Tapi yang berbeda juga harus bertenggang rasa. Pakai fasilitas sendiri aja. Jangan pakai fasilitas publik atau milik pemerintah. Gampang kan toleransi itu,” tulisnya.

Baca Juga: Tropikana Waterpark, Wahana Terbaru di Kota Tangerang, Nuansanya Seperti Libur di Pantai, Cek Lokasinya

Karena memicu protes netizen, Gus Nadir menambahkan, “Masih ada yang belum paham soal lebaran boleh berbeda tapi tetap harus bertenggang rasa. Bukan cuma soal lapangan Shalat Ied, tapi juga takbiran dan makan opor ayam. Bertenggang rasa karena masih ada yang lebarannya baru besok. Ini kalau lebarannya beda lho. Tunggu putusan sidang itsbat.”

Kicauan ini disambar oleh Alissa Wahid, “Gus, maaf. Tenggang rasa tidak bisa kita minta kepada orang lain. Tenggang rasa itu urusan kita kepada pihak lain. Alih-alih meminta kawan-kawan yang beridul Fitri tanggal 21 untuk bertenggang rasa kepada yang sesuai dengan pemerintah, kita justru harus meminta diri kita bertenggang rasa kepada mereka.”

Bagaimana sebenarnya menurut Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas? Menurut keterangan resmi, Menag Yaqut Cholil Qoumas justru pemerintah daerah mengakomodasi permohonan izin penggunaan fasilitas umum di wilayah kerjanya untuk kegiatan keagamaan, termasuk untuk Shalat Idul Fitri.

Baca Juga: Soal Tuduhan Intimidasi Keluarga Tiktoker Bima Yudho, Begini Kata Gubernur dan Sekda Lampung

"Saya mengimbau kepada seluruh pemimpin daerah agar dapat mengakomodir permohonan izin fasilitas umum di wilayah kerjanya untuk penggunaan kegiatan keagamaan selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan," kata Menag Yaqut dalam keterangan resminya.

Pernyataan ini merupakan respons polemik kabar penolakan izin salat Idulfitri di beberapa kota seperti Pekalongan dan Sukabumi.