Rakyat Kecewa, 2 Menteri Jokowi Diminta Serius Bongkar Kasus Cuci Uang di Kemenkeu.

Sugawa.id - Seruan dengan tagar #PercumaBayarPajak mulai kembali viral dalam beberapa hari terakhir ramai di media sosial.

Keresahan dan kekecewaan masyarakat jadi awal mula munculnya kampanye tersebut. Bukan itu saja, jagat dunia maya juga digemparkan dengan berseliwerannya foto Rafael dan Mario yang kini dijadikan objek meme.

Pengamat Ekonomi, Petrus Loyani berpendapat seruan "tolak bayar pajak" bahkan "percuma bayar pajak" bisa merugikan kredibilitas pemerintah. "Menambah distrust rakyat pada pemerintah," katanya. Minggu (12/3/2023).

Baca Juga: Terus-terusan Dibully, Kepala BPN Jaktim Buka Suara Tentang Istrinya. Endingnya Bikin Haru

Petrus berujar, usai kedua Menteri Jokowi sepakat untuk berantas kasus pencucian uang di tubuh Kemenkeu.

Menkopolhukam diminta harus bisa mengusut tuntas kasus tersebut sesuai aturan hukum pidana di hadapan publik.

"Setelah terjawab clear oleh pak Mahfud bahwa rp.300 triliun itu merupakan tindak pidana pencucian uang, sekali lagi pak Mahfud harus segera menjawab mana tindak pidana asal oleh 467 PNS Kemenkeu itu?

Baca Juga: Bandingkan Gaya Hidup Hedon Istri Kepala BPN Jakarta Timur dan Hotman Paris, Ini Penjelasan Komunikolog

Jika diantara 467 PNS itu sebagiannya adalah pegawai pajak, harusnya mereka sudah divonis bersalah melanggar pasal 36a atau 43a KUP," ujarnya.

Akademisi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Zaki Mubarak mengatakan munculnya "tolak bayar pajak" bahkan percuma bayar pajak dipicu usai dibongkarnya kasus pencucian uang yang berada di tubuh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang melibatkan sebanyak 964 pegawai pajak.

Masyarakat akan terus mendorong reformasi total pada Dirjen Pajak. "Kasus ini merupakan skandal terbesar di negeri ini. Jangan biarkan kasusnya hilang menguap." katanya. 

Baca Juga: Keren, Aprilia Buat Kejutan di Hari Pertama Tes Pramusim MotoGP Algarve, Portugal

Dia menegaskan, Presiden harus menunjukan kesungguhannya dalam memberantas mafia pajak. Kalau Presiden mau membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, mengapa Presiden tidak membentuk juga Satgas Pemberantasan Mafia Oajak.

"Jadi Pak Jokowi harus mendorong Reformasi total. Mendorong akuntabilitas keuangan negara termasuk para pejabatnya," ujarnya.