Badan pertanahan Nasional (BPN) kabupaten tangerang terus membangun zona integritas (ZI). (foto: sugawa.id)
Sugawa.id - Badan pertanahan Nasional (BPN) kabupaten tangerang terus membangun zona integritas (ZI) dengan melakukan berbagai perubahan dan inovasi layanan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Kepala Kantor pertanahan kabupaten tangerang Nugraha dalam evaluasi pembangunan Zona Integritas mengatakan, meski pencanangan pembangunan Zona Integritas di kantor pertanahan kabupaten tangerang sudah dimulai sejak tahun 2018 lalu, dan telah dua kali diusulkan sebagai kantor pertanahan Zona Integritas berpredikat WBK, namun hingga kini belum berhasil lolos mendapatkan predikat bergengsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tersebut.
”Insya Allah tahun ini kami bisa lolos mendapatkkan predikat WBK dengan cara meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat,” tegas Nugraha dalam rapat evaluasi pembangunan zona integritas di salah satu hotel di Kota tangerang,Kamis (14/10/2021).
Menurut mantan Kepala Bidang (Kabid) Penetapan Hak dan Pendaftraan BPN Banten ini, sejak awal tahun 2021 lalu pihaknya sudah melakukan berbagai perubahan dan inovasi layanan untuk menigkatkan kualitas pelayanan.
“Pada hari ini, Kamis (14/10/2021) kami melaksanakan kegiatan evaluasi pembangunan Zona Integritas dengan jumlah peserta sebanyak 65 orang yang terdiri dari pejabat struktural 7 orang, pejabat fugsional 13 orang, staf 4 orang, PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegaai Negeri) 35 orang, petugas kebersihan 3 orang, dan petugas keamanan 3 orang yang terdiri dari 6 kelompok kerja (Pokja) ,” terang Nugraha.
Nugraha menjelaskan, masing masing Pokja bertanggungjawab melakukan berbagai inovasi pelayanan dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas untuk meraih predikat WBK, meliputi menajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkakan kualitas pelayanan publik.” Jadi masing masing Pokja bertanggungjawab untuk melakukan berbagai perubahan dan inovasi layanan,” cetusnya.
Ia menambahkan, tujuan dari evaluasi ini adalah sebagai persiapan untuk desk evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi.”Diharapkan seluruh Pokja bisa lebih maksimal lagi dalam upaya pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi,” tukas Nugraha.
Sementara kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Banten Rudi Rubijaya mengatakan, pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.
“Tujuan utama dalam pembangunan Zona Initegritas menuju WBK/WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar mantan kepala Kanwil BPN Bali ini. (yas)
