FOKUS :

Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Harus Jalan

Rapat kerjasama rencana UKW dan ToT antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga UKW UPDM. (Foto: Ist)    ...

BACK_BANNER_DOG

Pengamat Minta KPK Supervisi Kasus Korupsi Dana Hibah Ponpes Banten

Untitled-1

 Ilustrasi. (Foto: Ist)

 

 

 

Sugawa.id – Pengamat kebijakan publik Banten Ojat Sudrajat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil alih kasus mega korupsi dana hibah pondok pesantren (Ponpes) tahun anggaran tahun 2019 yang sedang ditangani Kejati Banten.

“Kami bukan tidak percaya dengan independensi Kejati Banten dalam pengamanan kasus ini. Namun kemungkinan akan ada ewuh pakewuh, jika diperlukan pemanggilan gubernur karena Kajati dan Gubernur sama-sama berada di Forum Pempinan Daerah (Forpimda).,” ujar Ojat, Jumat (21/5/2021).

Ojat menyatakan jika nanti  benar bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)  

mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Banten IS dan mantan Ketua Tim Verifikasi Dana Hibah Ponpes TS menyatakan mereka melakukan hal yang dituduhkan tersebut atas  perintah gubernur, maka lebih baik jika dalam pendalaman kasus ini disupervisi oleh KPK atau Kejaksaan Agung, mengingat Gubernur dan Kejati tergabung dalam Forpimda.

“Idealnya kasus itu diambil alih KPK atau Kejagung, biar kasusnya menjadi terang benderang dan tidak ada pihak yang merasa dikorbankan,” tutur Ojat

Sebelumnya kuasa hukum IS, Alloy Ferdinan SH menyeret nama Gubernur Banten Wahidin Halim dalam kasus ini. Dia menyatakan kliennya IS hanya melaksanakan instruksi dan perintah gubernur.

Kuasa Hukum IS menyatakan bahwa kliennya adalah korban. “Dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) memang rekomendasi (pemberian hibah) itu tidak keluar karena melampaui waktu berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub). Namun karena ada perintah atasannya (Gubernur Banten Wahidin Halim) dana hibah itu tetap dianggarkan,” kata Alloy kepada awak media.

Alloy mengungkapkan, pada tahun 2018 dan tahun 2020 alokasi dana hibah untuk pondok pesantren tersebut  melampaui waktu. Hanya saja karena sebagai bawahan dari Gubernur Banten Wahidin Halim, IS mengaku tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah.

“Bahkan dia dianggap mempersulit (penyaluran dana hibah ponpes) akhirnya dia memilih meminimalisir namun akhirnya dana itu tetap keluar,” katanya.

Ia mengungkapkan, dalam pertemuan dan rapat di rumah dinas Gubernur Banten Wahidin Halim saat itu, posisi IS terpaksa tetap mengalokasikan dana hibah untuk pondok pesantren.“Klien kami dianggap mempersulit pengucuran dana hibah itu,” cetusnya.

Ia menegaskan bahwa kliennya tidak ada kepentingan untuk meloloskan ponpes tertentu sebagai penerima melainkan seluruhnya dari usulan yang masuk.

Sementara Juru Bicara (Jubir) Gubernur Banten, Ujang Giri membantah pernyataan kuasa hukum IS yang mengatakan kliennya merupakan korban, lantaran diperintah Gubernur untuk mencairkan dana Hibah Ponpes.

Pria yang akrab disapa Ugi ini menyataka bahwa yang dimaksud diperintah Gubernur itu bukan dengan cara-cara yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

“Perintah Gubernur bukan perintah untuk melakukan perbuatan melawan hukum, tapi perintah untuk mengimplementasikan program sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelas Ugi.

Ugi mengatakan jangan salah menafsirkan perintah tersebut, karena perintah gubernur secara fakta adalah berdasarkan aturan salah satunya berdasarkan peraturan Gubernur.

“Peraturan Gubernur tentang pedoman pemberian dana hibah dan bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Banten merupakan pedoman pelaksana yang harus diimplementasikan, itu yang diperintahkan gubernur soal program hibah, gubernur tidak memerintahkan di luar peraturan yang telah ditetapkan” tegasnya.(yas)


Share :