FOKUS :

Razman : Kejaksaan Depok, Jangan Bermain Kasus Dugaan Korupsi Damkar

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok. (Foto: Ist)     Sugawa.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok diingatkan untuk...

BACK_BANNER_DOG

Konsumen Indonesia Belum Kritis

Untitled-1-Recovered

Forum  Lingkar Merdeka  menggelar diskusi bertajuk Keseimbangan Hak dan Kewajiban Konsumen, dalam rangka membangun keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia”. (Foto: Ist)

 

 

Sugawa.id – Forum  Lingkar Merdeka  menggelar diskusi bertajuk Keseimbangan Hak dan Kewajiban Konsumen, dalam rangka membangun keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia”.  

Bertindak sebagai tuan rumah, Sekretariat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)  Pusat yang terletak  di Jalan Veteran II No. 7C Jakarta Pusat. 

Kali ini diskusi digelar bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI).

Hadir dalam diskusi Wakil Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI) Dr M Mufti Mubarok SH SSos MSi sebagai Keynote Speaker, Firdaus Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), narasumber DR Megawati Simanjuntak SPMSi BPKN RI, praktisi dihadiri oleh Didi M Rosyidi Komisaris Utama PT Jasa Tirta Energi (BUMN), Rabu (21/4/2021).

Wakil Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI), M Mufti mengatakan,  seluruh warga negara Indonesia adalah konsumen, yang harus cerdas dan kritis terhadap produk yang dikonsumsi. 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berkomitmen untuk konsisten serta berkesinambungan mengoptimalisasi pentingnya literasi dan edukasi kepada masyarakat, baik konsumen dan pelaku usaha sebagai wujud salah satu tupoksi BPKN sebagaimana amanat dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Indeks konsumen cerdas dan kritis dari konsumen Indonesia masih di angka 49,7 yang berarti mampu namun belum kritis, Kontribusi konsumen kritis lebih besar didomiasi oleh ibu-ibu, kita akan naikan di tahun 2021 menjadi 60 mungkin akan mendekati angka kritis,” terang M. Mufti.

Mufti  berharap SMSI dan BPKN RI dapat terus berkerjasama memberikan informasi dan pengetahuan kepada konsumen atas hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dimana terkait dengan keadilan dan kepastian hukum yang jelas.

“Di gedung ini (Sekretariat SMSI Pusat) kita akan bicara banyak tentang bagaimana hak-hak konsumen yang terkait dengan keadilan dan kepastian hukum, karena ini penting dan harus cepat,”  ucap M. Mufti.

Di tempat yang sama, Megawati Simanjuntak dalam penjelasannya menyampaikan hak-hak konsumen meliputi hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang dan jasa, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar keluhan dan pendapatnya, hak untuk mendapat advokasi dan perlindungan, hak untuk mendapatkan edukasi, hak untuk dilayani secara benar, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.

Diungkapkan, konsumen juga  memiliki kewajiban yaitu mengikuti petunjuk dan informasi, beritikad baik, membayar sesuai harga tukar, mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut.

“Dibutuhkan partisipasi dan proaktif dari konsumen dalam meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan membangkitkan kesadaran, pengetahuan dan kepedulian konsumen serta menumbuhkan kemampuan dan kemandirian konsumen, kritis terhadap produk-produk di pasaran yang dianggap tak layak dan berkualitas rendah,” jelas Megawati.

Ketua Umum SMSI  Pusat,  Firdaus menyampaikan bahwa diskusi akan rutin dilaksanakan.

“Diskusi akan digulirkan secara rutin setiap minggu, mengusung berbagai topik, melibatkan seluruh elemen,” ujarnya

Firdaus berharap,  walaupun diskusi dimulai dengan keterbatasan serta kondisi apa adanya, diskusi dapat terus menghasilkan informasi yang penting bagi masyarakat.

“Diskusi dengan keterbatasan dan kondisi apa adanya, tidak menghalangi kita untuk bersinergi melahirkan pemikiran, ide gagasan, usulan dan informasi penting yang berguna bagi masyarakat luas,” tutur Firdaus.(wib)


Share :