FOKUS :

Selama Pandemi Covid-19, Gugatan Cerai di Depok Lebih Banyak

Pengadilan Agama (PA) Kota Depok, Jawa Barat. (foto: sugawa.id)   Sugawa.id – Pandemi Covid-19 tampaknya bukan hanya mempengaruhi perekonomian. Namun,...

BACK_BANNER_DOG

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Edhy menteri KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus ini Edhy Prabowo diduga menerima uang sebesar US$ 100 ribu dari Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam keterangan persnya, Rabu (26/11/2020) malam, menjelaskan konstruksi perkara suap dengan tersangka Menteri Kelautan dan Perikanan ini dimulai saat Edhy menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.

Edhy menunjuk dua staf khususnya, yakni Andreau Pribadi Misata dan Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas. “Salah satu tugasnya adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur,” ujar Nawawi.

Dalam kasus ini Direktur DPP Suharjito mendatangi kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan bertemu Safri. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa ekspor benih lobster hanya dapat dilakukan melalui ekspedisi muatan PT Aero Citra Kargo (ACK) dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor. Ketentuan itu merupakan kesepakatan antara Amiril Mukminin, seorang pengurus PT ACK dengan Andreu dan Siswadi. Atas kegiatan ekspor benih lobster itu, PT DPP diduga melakukan transfer uang ke rekening PT ACK sebesar Rp 731 juta. Selanjutnya PT DPP memperoleh penetapan kegiatan ekspor benur lobster dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan PT ACK.

Nawawi menjelaskan, PT ACK dikelola Amri dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan tangan kanan Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja. Menurut Nawawi, uang yang masuk ke rekening PT ACK lantas ditarik dan masuk ke rekening Amri dan Ahmad Bahtiar, masing-masing Rp 9.8 miliar. Kemudian sebagian danan yang didapat ditransfer dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening Ainul Faqih, staf istri Menteri KKP Iis Rosyati Dewi sebesar Rp 3,4 miliar. Uang tersebut diduga merupakan jatah dari Edhy Prabowo dan istrinya serta Safri dan Andreu Pribadi Misata.

“Uang ini yang dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy dan Iis di Honolulu, Amerika Serikat tanggal 21 sampai 23 November 2020 sejumlah Rp 750 juta,” kata Nawawi.

KPK kemudian menyita barang-barang belanjaan Edhy dan isteri seperti jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton dan baju Old Navy. Nawawi melanjutkan, Safri dan Andreu Pribadi Misata diduga menerima uang sebesar Rp 436 juta dari Ainul Faqih.

“KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh oenyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020,” kata Nawawi.

Meski saat ini KPK telah menginventarisir bahwa ada aliran dana sebesar Rp 9,8 milyar dari persatuan pengusaha lobster Indonesia ke PT ACK yang dikelola Amri dan Ahmad Bahtiar, namun Wakil Ketua KPK Nawawi menyebutkan KPK belum dapat menyimpulkan dana Rp 9,8 miliar itu berasal dari mana saja. Apakah itu berasal dari 40 perusahaan yang tergabung dalam persatuan pengusaha lobster Indonesia atau hanya dari beberapa perusahaan saja. “Soal 40 perusahaan dan uang Rp 9,8 miliar masih dalam tahap pemeriksaan dan belum disimpulkan apakah dari 40 perusahaanatau hanya beberapa perusahaan,” kata Nawawi.

Sementara Deputi Penindakan KPK Karyoto menyebut bahwa pihaknya juga tengah menyelidiki apakah ada aliran dana ke Partai Gerindra. “Masih ditelusuri, perlu waktu untuk pendalaman dan berkoordinasi dengan PPATK,” katanya. “Ini alirannya sudah jelas tinggal kita akan memperdalam lagi, kami akan koordinasi dengan PPATK sampai sejauh mana aliran dananya. Kalau memang ada tentu kita periksa,” katanya.

Dalam kasus suap ini, KPK akhirnya memutuskan menahan 7 orang tersangka yakni Edhy Prabowo, Safri, Andreu Pribadi Misata, Ainul Faqih, Amirul Mukminin dan Siswadi, serta pemberi suap adalah Suharjito. Para tersangka penerima suap akan dijerat dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan pemberi suap akan dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Edhy Prabowo sendiri usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK menyatakan permintaan maafnya kepada Presiden dan Prabowo Subianto sebagai Ketua Partai Gerindra karena telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai menteri. Selain itu, Edhy juga menyatakan diri mundur dari jabatannya sebagai Menteri KKP.

Pertama saya minta maaf kepada Bapak Presiden karena saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau. Saya juga minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto selaku guru saya yang sudah mengajarkan banyak hal. Saya mohon maaf kepada ibu saya yang sudah sepuh. Saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Saya juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak yang terkhianati. Saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Saya tidak lari dan saya akan membeberkan semua apa yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya terhadap dunia dan akhirat,” kata Edhy.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden mengatakan, pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Jokowi percaya bahwa KPK sudah bekerja secara transparan, terbuka dan profesional. “Ya tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, kita hormati. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Jokowi. 

Edhy Prabowo adalah politikus yang berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Edhy mulai menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia sejak 23 Oktober 2019 menggantikan Susi Pujiastuti di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf.  Salah satu kebijakannya yang cukup kontroversial adalah membuka kembali kran ekspor benih Lobster yang sebelumnya telah ditutup oleh menteri yang digantikan yakni Susi Pujiastuti. Karena mantan menteri Kelautan masa jabatanya 2014-2019 menyatakan benih lobster perlu dilindungi dan dijaga keberlangsungan demi komoditas bagi generasi mendatang, namun Edhy punya pendapat lain terkait kebijakan pembukaan ekspor benur lobster tadi.

Empat Menteri Sebelumnya

Sebelum Edhy Prabowo, publik sudah lebih dahulu mengetahui ada empat menteri kepercayaan Jokowi yang pernah berurusan dengan KPK dan tersandung kasus korupsi. Keempat menteri itu adalah Menteri Perdagangan Enggartyasto Lukito yang tersandung kasus Permendag tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas. Dalam kasus ini Enggar disebut mendapatkan uang Rp 2 miliar.

Lalu ada juga Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Lukman Hakim diduga terlibat kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama yang juga melibatkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Sedangkan Imam diduga menerima suap dalam upaya memuluskan penyaluran dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Sebelumnya, ada juga Menteri Sosial Idrus Marham yang telah divonis tiga tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena terbukti menerima suap sebesar Rp 2,25 milyar dalam skandal PLTU Mulut Tambang Riau 1. Dalam kasus ini yang bersangkutan diduga menerima uang dari bos Blackgold Natural Resource Ltd Johannes Kotjo. (Tim Sugawa)

Share :